Bupati Madiun Hadiri FGD Legalitas Status Aset Tanah dan Rumah Perusahaan PT. KAI (Persero)
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak didampingi 4 pimpinan OPD terkait menghadiri FGD (Foccus Group Discussion) yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan tema “Legalitas Status Aset Tanah dan Rumah Perusahaan PT. KAI (Persero)” di Wilayah Jawa Timur di Hotel Double Tree di Surabaya pada Selasa (24/6/2025) lalu.
Turut hadir, Ketua DPRD Prov. Jatim, Kajati Jawa Timur, Dr. Kuntadi, S.H., M.H., Executif Vice President Non Railway Assets PT. KAI (Persero) Mohamad Nurul Huda Dwi Santoso, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT. KAI (Persero) Dadan Rudiansyah, beberapa Kajari, Kepala BPN, Pemda, dan Polres.
Melalui FGD ini, PT. KAI (Persero) mendatangkan tiga narasumber, diantaranya, dari pihak Kajari dalam hal ini disampaikan oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim, Bangkit Sormin, S.H., M.H, dari Polda Jatim oleh Kasubid Harta Benda, AKBP Deky Hermansyah, S.H., M.H, Kepala Kanwil ATR/BPN Jatim, Sugeng Satriawan A.Ptnh, M.H., Ketua Tim Rumah Tangga Negara Dirjend Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Ibu Mita Mediawati.
Dalam kesempatan ini, Kajati Jawa Timur mengatakan memang ada beberapa permasalahan dalam status asset milik negara, diantaranya kurang baiknya tata kelola atau pencatatan asset dimasa lalu, sehingga harus segera dibenahi.
Solusinya, lanjutnya, semua pihak terkait dan stake holders agar duduk bersama untuk satukan langkah selamatkan asset negara, karena tanpa kolaborasi permasalah status asset milik negara termasuk milik PT. KAI (Persero) ini mustahil bisa diselesaikan. “Kami siap mengawal proses sertipikasi asset khususnya milik PT. KAI (Persero),” tambahnya.
Selanjutnya, dalam acara ini juga dilakukan penyerahan cenderamata dari PT. KAI (Persero) yang diserahkan oleh Direktur Keselamatan dan Keamanan PT. KAI (Persero) kepada Kajari Jawa Timur, dan sesi tanya jawab. Dalam acara ini, Bupati Madiun terlihat penuh seksama mengikuti focus group discussion. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)
