Sekolah Siaga Kependudukan, Strategi Ponorogo Tekan Pernikahan Dini dan Stunting
PONOROGO (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Memahamkan dinamika penduduk, kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga sedari awal ke kalangan pelajar. Tercatat 14 madrasah, satu SMP, dan satu SMK di Ponorogo yang menjalankan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) itu.“Program ini mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dan atau muatan lokal khusus kependudukan,” kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Henry Indra Wardhana.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Henry Indra Wardhana meneken MoU penyelenggaraan SSK dengan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Ponorogo pada Selasa (29/07/2025) lalu. Menurut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Henry Indra Wardhana, sekolah dapat mengintegrasikan materi kependudukan dengan mata pelajaran biologi, geografi, pendidikan agama, serta muatan lokal. “Bukan membuat mata pelajaran baru. Materi kependudukan seperti demografi, mobilitas, serta pendewasaan usia perkawinan akan mudah dipahami kalau diselipkan saat pembelajaran,” terangnya.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Henry Indra Wardhana mencontohkan pelajaran biologi yang dapat dikaitkan dengan pemahaman tentang organ reproduksi, kesiapan tubuh perempuan untuk melahirkan, serta proses reproduksi secara ilmiah. “Biar anak-anak paham tentang anatomi dan proses reproduksi seperti apa. Pemahaman ini dapat mencegah pergaulan bebas,” jelasnya.
Materi kependudukan juga dapat disampaikan bersamaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Di antaranya, Pramuka, PMR, seni, dan olahraga. Isu-isu kependudukan di Indonesia cukup menarik untuk dibahas. Mulai tingginya jumlah penduduk, persebaran penduduk yang tidak merata, tingginya angka kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, tingginya angka perkawinan usia muda, hingga masalah lingkungan akibat kepadatan penduduk. “Kekhawatiran akan tingginya angka pernikahan usia anak menjadi salah satu latar belakang penguatan program ini,” ungkapnya.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Henry Indra Wardhana menyampaikan selain harus memenuhi persyaratan administrasi, lembaga pendidikan penyelenggara SSK wajib menyediakan papan informasi berisi materi kependudukan dan mengintegrasikan materi kependudukan dengan mata pelajaran melalui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Selain itu, ada pojok kependudukan yang mirip perpustakaan informal untuk menarik minat baca siswa. “Banyak yang harus dipenuhi, prosesnya juga tidak sebentar, maka dari itu agak sulit untuk mendapatkan predikat Sekolah Siaga Kependudukan,” ungkapnya. Program SSK juga mendorong kegiatan literasi bertema kependudukan. Di antaranya, menulis cerpen, puisi, dan membuat kliping. Dengan pendekatan terintegrasi dan kolaboratif, program ini diharapkan dapat mencetak Generasi Berencana (GenRe) yang lebih sadar dalam perencanaan masa depan. “Sekaligus mampu menekan angka pernikahan dini dan stunting di Kabupaten Ponorogo,” pungkas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Ponorogo Henry Indra Wardhana. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Ponorogo. (KR-YUN/AS)
