BPS dan Pemkab Ponorogo Sinergi Manfaatkan DTSEN untuk Percepatan Pembangunan
PONOROGO (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Data bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pondasi utama dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan dan pelayanan publik. Seminar bertajuk “Statistik Berdampak untuk Indonesia Maju dengan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)” dihelat di aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Ponorogo, Kamis (25/09/2025) lalu.
Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pemkab Ponorogo membangun sinergi dalam memanfaatkan DTSEN sebagai instrumen strategis untuk menyusun kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Kepala BPS Ponorogo Evy Trisusanti menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berkelanjutan hanya terwujud jika setiap unit pemerintahan menyusun langkah berdasarkan data yang utuh, menyeluruh, dan valid. “Kami ingin Ponorogo ke depan lebih hebat. Data bukan lagi tugas satu instansi, ini tanggung jawab bersama. Kita harus menyusun puzzle data menjadi satu gambaran utuh kondisi Ponorogo,” tegas Evi.
Kepala BPS Ponorogo Evy Trisusanti juga menjelaskan bahwa DTSEN adalah hasil integrasi dari tiga sumber data nasional. Yakni, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini berdiri sendiri-sendiri. “Melalui DTSEN, pemerintah daerah memiliki satu rujukan untuk menyusun program kerja yang lebih tajam dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyebut DTSEN sebagai terobosan penting dalam menjawab persoalan klasik pembangunan. Yakni, ketidaksesuaian data antar instansi yang kerap menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. “DTSEN ini keren banget. Dulu data dari satu instansi beda dengan yang lain, bantuan pun jadi meleset. Sekarang, kita mulai dengan satu data yang terverifikasi,” tandasnya.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengungkapkan bahwa sejak awal sudah mencoba mendorong penguatan data hingga tingkat RT. Bahkan, sengaja mengalokasikan anggaran khusus untuk pemutakhiran data. Kendati sempat mendapat tantangan, Kang Giri tetap yakin bahwa keakuratan data akan menjadi kunci dari kebijakan yang adil dan berdampak langsung pada masyarakat.
Keberhasilan Ponorogo menurunkan angka kemiskinan dari 9,11 persen menjadi 8,86 persen —atau sekitar 75 ribu warga keluar dari garis kemiskinan– sebagai hasil nyata dari perbaikan tata kelola data dan program yang lebih terarah. “Kalau kita bisa dorong 20 ribu orang setiap tahun keluar dari kemiskinan, itu akan jadi lompatan besar. Tapi kuncinya tetap satu, yaitu data yang benar,” tandasnya.Langkah menuju keakuratan dan integrasi data menjadi tonggak baru dalam tata kelola pembangunan daerah. Pemanfaatan DTSEN di Ponorogo bukan hanya soal pembaruan sistem, tetapi penegasan bahwa setiap keputusan harus berbasis pada realitas yang terukur. Dengan semangat kolaborasi dan transparansi, Ponorogo menunjukkan bahwa daerah bisa tumbuh lebih hebat jika pembangunan dimulai dari data, bukan asumsi. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Ponorogo. (KR-YUN/AS)
