Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Menyusun Pendekatan Komunikasi Birokrasi Sesuai Karakter Masyarakat
PONOROGO (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Butuh effort lebih agar Ponorogo mampu mempertahankan predikat Kabupaten dengan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik Peringkat 9 di Jawa Timur. Karena itu, Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Kabupaten Ponorogo merasa perlu mengoptimalkan pengelolaan informasi publik di seluruh perangkat daerah yang ada.“Analisis tentang pola komunikasi menjadi hal penting agar kualitas konten pemerintah semakin meningkat,” kata Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo dalam focus group discussion (FGD) yang mengambil tema “Optimalisasi Komunikasi Birokrasi di Kabupaten Ponorogo: Analisis Pola, Konten, dan Target Capaian dalam Rangka Penguatan Media Publikasi Internal” pada Rabu (24/09/2025) lalu.
Peserta FGD yang berlangsung di aula Dinas Kominfo dan Statistik itu adalah perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Ponorogo. Kata Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo, pemahaman terhadap karakter masyarakat baik dari sisi geografi maupun demografi akan memudahkan pemerintah dalam membuat konten yang lebih mudah dipahami dan menarik. Apalagi, banyak di antara informasi itu yang berkaitan dengan kebijakan penting daerah. “Konten pemerintahan harus sesuai dengan karakter masyarakat agar informasi lebih luas diakses dan tersampaikan dengan baik,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo juga mengingatkan bahwa perangkat daerah sebagai ujung tombak komunikasi pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membuat konten. Selain itu, harus responsif terhadap isu yang berkembang. Dia mengingatkan jika membiarkan hoaks atau isu tanpa dasar berkembang, maka lama-kelamaan akan menjadi kebenaran yang berpotensi memecah belah masyarakat. “Karena itu, pemahaman literasi digital sangat penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar dan yang salah,” terangnya.
Upaya peningkatan literasi digital ini sebelumnya telah dilakukan Dinas Kominfo & Statistik bersama DPRD Ponorogo melalui sosialisasi di 32 desa pada Maret hingga awal September. Melalui FGD itu, Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo berupaya memperdalam kajian agar strategi komunikasi pemerintah semakin tepat sasaran, sesuai karakter masyarakat, dan mampu meningkatkan interaksi publik. “Dengan begitu, informasi pemerintahan dapat tersampaikan dan terserap dengan lebih baik,” tegas Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo.
Sejalan dengan itu, Robby Nasution, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo, menambahkan bahwa faktor geografi dan demografi memang berpengaruh besar dalam penyebaran informasi. Pola komunikasi akan berbeda di tiap wilayah yang juga dipengaruhi usia penduduk. “Misalnya, usia 20–30 tahun cenderung menggunakan Instagram, usia 40 tahun ke atas lebih banyak memakai Facebook, sementara X atau Twitter jarang digunakan di Ponorogo,” rincinya.
Menurut Robby Nasution, konten kebijakan pemerintah perlu kemasan secara menarik sesuai minat masyarakat agar mampu meningkatkan partisipasi publik. “Sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” lanjutnyaSementara itu, Delmarrich Bilga Ayu Permatasari, salah satu pemateri dalam FGD, menegaskan bahwa komunikasi birokrasi juga memiliki pola tersendiri antar perangkat daerah. Oleh karena itu, perlu analisis menyeluruh terkait pola, konten, dan target capaian agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud. “Pembuatan konten di pemerintahan merupakan bagian strategis dari pemberian informasi publik. Dengan konten yang kreatif, transparansi dan akuntabilitas dapat ditunjukkan secara nyata sehingga mendukung terwujudnya good governance,” pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Ponorogo. (KR-YUN/AS)
