Kominfo Ponorogo Susun Strategi Penguatan Keamanan Sistem Digital
(KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Serangan siber tidak henti mengancam sistem digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Sepanjang Agustus hingga September 2025 saja, tercatat lebih dari 2 juta aktivitas anomali yang berpotensi menjadi serangan siber hingga Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Statistik Ponorogo segera melakukan penguatan sistem keamanan digital.
Agen Ponorogo CSIRT (Computer Security Incident Response Team) berkumpul di aula Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo, Kamis (30/10/2025), untuk merumuskan strategi. Mereka adalah petugas teknologi informasi atau information technology (IT) dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Ponorogo. “Ponorogo CSIRT menjadi benteng pertama dalam menghadapi serangan siber sekaligus menjaga operasional pemerintahan tidak terganggu,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Ponorogo, Sapto Djatmiko Tjipto Rahardjo.
Keberadaan Ponorogo CSIRT, lanjut Sapto, bukan sekadar kewajiban regulatif. Namun, kebutuhan strategis untuk memastikan layanan publik berbasis elektronik tetap berjalan aman dan andal. “Perlu koordinasi antar perangkat daerah untuk membangun sistem keamanan digital yang terpadu dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian di Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo Herly Wahyu Margalina menambahkan bahwa Ponorogo CSIRT bertugas menerima, meninjau, dan menanggapi setiap laporan insiden siber. Efektivitas tim sangat bergantung pada kecepatan respons dan kemampuan analisis terhadap potensi ancaman. “Tujuan utama CSIRT adalah mempercepat mitigasi insiden dan mencegah terulangnya masalah serupa di kemudian haril,” ungkap Lina –sapaan Herly Wahyu Margalina.
Dalam sesi evaluasi kinerja Ponorogo CSIRT 2025, Satrio Yudha Pratama H, tenaga ahli di Dinas Kominfo dan Statistik Ponorogo yang terlibat langsung dalam pengelolaan sistem informasi pemerintah, memaparkan data statistik serangan siber. Di antaranya, serangan melalui password guessing, vulnerability scanning, hingga akses dari IP mencurigakan. “Data ini menunjukkan ancaman terhadap sistem digital pemerintah semakin nyata dan membutuhkan kewaspadaan bersama,” tegasnya.
Sedangkan langkah strategis yang direkomendasikan meliputi penerapan autentikasi dua faktor (2FA) pada seluruh akun administratif, perubahan URL login standar, pemasangan SSL pada semua subdomain, pembaruan rutin sistem dan plugin, serta peningkatan kesadaran ASN terhadap keamanan data. “Teknologi canggih tidak akan efektif jika pengguna masih abai terhadap keamanan informasi,” ujar Satrio. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo. (KR-FEB/AS)
