RAPBD 2026 Disahkan, Pemkab Madiun Fokus pada Proyek Strategis untuk Masyarakat
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - DPRD Kabupaten Madiun menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025) lalu.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan akan memprioritaskan anggaran untuk proyek strategis yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. "Karena memang keterbatasan anggaran, kita prioritaskan proyek-proyek strategis yang betul-betul menyentuh masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur di ketahanan pangan," jelasnya.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan, agar anak-anak lebih nyaman saat menuntut ilmu. Selain itu, pihaknya juga akan melanjutkan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini menyongsong target Zero TBC 2028. "Kita prioritaskan yang betul-betul mendukung proyek strategis pemerintah," lanjutnya.
Program-program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG), juga menjadi prioritas pemerintah daerah agar pelaksanaan program sejalan dengan Asta Cita Presiden, Prabowo Subianto.
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menjelaskan bahwa pihaknya juga menerapkan strategi efisiensi dengan mengurangi kegiatan seremonial yang sebelumnya menelan biaya cukup besar. "Kegiatan seremonial yang dulu memakan biaya akan kita potong semua," tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, menyebut total belanja APBD 2026 sejumlah Rp 2,26 triliun, sementara pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,8 triliun. "Kita memanfaatkan efisiensi, termasuk efisiensi di 2025 ini. Totalnya kalau dengan pembiayaan ya sekitar Rp 2,26 triliun. Tapi dengan dilihat dari sisi penerimaan tahun 2026, Rp 1,8 triliun," jelasnya.
Kepala BPKAD Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, pun menyampaikan sebagai antisipasi defisit anggaran pihaknya mengaku masih menunggu kepastian SILPA tahun 2025. "Kita melihat di akhir tahun ini, nanti akan kelihatan SILPA kita berapa. Mencukupi pembiayaan atau tidak, kalau tidak nanti kita koordinasi apakah peluang di semester dua masih ada atau tidak penerimaan dari pemerintah pusat melalui dana transfer", pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh RRI Madiun. (KR-YUN/AS)
