Berita Utama

[News][bleft]

Sari Berita

[Sekilas][twocolumns]

Sekolah Rakyat Dibangun di Ngawi, DPRD Usulkan Redistribusi Guru



NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - DPRD Ngawi menegaskan komitmennya mendukung kebijakan nasional Sekolah Rakyat (SR), termasuk wacana pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik yang diserahkan kepada pemerintah daerah.


Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang wajib mendapat dukungan penuh dari daerah. Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. “Kami di DPRD menilai kebijakan ini memang dibutuhkan dan harus didukung,” ujar Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, Kamis (22/1/2025) lalu.


Saat ini, pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat di kawasan Ngudal, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, masih dalam tahap pelaksanaan oleh pemerintah pusat. Namun, untuk aspek pengelolaan ke depan, termasuk penyediaan tenaga pendidik, DPRD bersama pemerintah daerah menyatakan siap memberikan dukungan penuh. “Kami tidak ingin dukungan ini setengah-setengah. Ketika bicara pengelola dan guru, kami siap menyediakan,” tegasnya.


Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, menilai pemenuhan kebutuhan guru Sekolah Rakyat tidak harus dilakukan melalui rekrutmen tenaga pendidik baru. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, opsi paling realistis adalah redistribusi guru yang sudah ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi.


Menurut Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko, rasio guru dan murid di sejumlah sekolah desa saat ini belum ideal. Terdapat sekolah dengan jumlah murid relatif sedikit, tetapi memiliki tenaga pendidik cukup banyak. “Di beberapa desa, gurunya banyak tapi muridnya sedikit. Ini bisa kita bagi. Guru-guru yang kompeten bisa kita tarik dan distribusikan ke Sekolah Rakyat,” jelasnya.


Sebelumnya, pemerintah daerah telah menunjukkan dukungan nyata dengan menyediakan lahan sekitar delapan hektare di kawasan Ngudal, Desa Karangtengah, Kecamatan Prambon. Lahan tersebut kini telah menjadi aset pemerintah pusat dan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. “Penyediaan lahan ini sudah merupakan investasi besar dari daerah. Dari sisi materi, ini luar biasa,” pungkas Ketua DPRD Ngawi, Yuwono Kartiko. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-YUN/AS)

IKLAN

Recent-Post