Musrenbang RKPD 2027 Digelar, Madiun Prioritaskan Penguatan SDM
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Ronggo Djoemeno, Caruban, Selasa (31/3/2026) lalu.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto, Wakil Bupati Purnomo Hadi, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madiun, perwakilan Bapperida dari kabupaten lain, kepala OPD, para camat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat.
Kepala Bapperida Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo, memaparkan capaian indikator pembangunan periode 2021–2025 yang menunjukkan tren positif di berbagai sektor. Ia menjelaskan, Musrenbang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang memberikan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. “Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan terhadap rancangan awal RKPD sehingga menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan inklusif,” ujarnya.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2027 adalah “Penguatan Kualitas SDM, Mendorong Transformasi Ekonomi, Investasi dan Tata Kelola Pemerintahan”. Untuk mendukung tema tersebut, Pemkab menetapkan sejumlah prioritas, antara lain percepatan penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan infrastruktur ekonomi, modernisasi pertanian, peningkatan pendidikan berbasis digital, serta pemerataan layanan kesehatan.
Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, stabilitas daerah, ketahanan bencana, dan pelestarian lingkungan juga menjadi perhatian utama. Dalam forum tersebut turut dipaparkan rekapitulasi usulan pembangunan. Hasil Musrenbang kecamatan tercatat mencapai 1.425 usulan, dengan 1.101 usulan telah diverifikasi oleh Bapperida. Sementara dari pokok pikiran (pokir) DPRD terdapat 1.052 usulan, dengan 869 usulan diteruskan ke perangkat daerah.
Pemkab Madiun juga mencatat capaian positif indikator pembangunan. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari 83,27 pada 2021 menjadi 87,33 pada 2025. Pertumbuhan ekonomi naik dari 3,32 persen menjadi 5,33 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 73,07 menjadi 75,47, sementara angka kemiskinan turun dari 11,91 persen menjadi 10,40 persen. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan ribuan usulan masyarakat akan diverifikasi dan diselaraskan dengan visi-misi pemerintah daerah maupun pusat, termasuk program strategis nasional. “Usulan meskipun banyak, ada yang serupa. Nanti akan kita verifikasi ulang dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Semua tetap kita akomodasi,” ujarnya.
Bupati Madiun Hari Wuryanto, menegaskan, kebijakan anggaran ke depan bukan sekadar efisiensi, melainkan penyesuaian terhadap kebutuhan prioritas daerah. Infrastruktur jalan masih menjadi salah satu fokus utama pembangunan. Selain itu, penurunan angka kemiskinan juga menjadi prioritas penting. Pemkab Madiun menargetkan angka kemiskinan turun hingga satu digit dari posisi saat ini sekitar 10,22 persen. “Kami punya program seperti Sekolah Rakyat yang diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan,” katanya.Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD dan instansi vertikal, agar program pembangunan dapat saling mendukung tanpa membebani daerah lain. “Capaian ini menjadi landasan untuk menjaga momentum pembangunan daerah sekaligus menyelaraskan dengan prioritas nasional dan provinsi,” tegasnya.
Dengan semangat “Maju Bersama, Sejahtera Semuanya,” Pemerintah Kabupaten Madiun optimistis pembangunan Kabupaten Madiun akan semakin berkualitas dan berkelanjutan. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-YUN/AS)
