Dorong Keberlanjutan Layanan Kesehatan Mata Inklusif, Yayasan Para Mitra Indonesia Gelar Diskusi Publik
MADIUN (KR) Dalam rangka mendorong Keberlanjutan Layanan Kesehatan Mata Inklusif, Yayasan Para Mitra Indonesia bersama CBM Global melalui program Inclusive System for Effective Eye Care (I-SEE) menggelar diskusi publik, bertempat di Madiun, Selasa (30/6/2026).
FORUM tersebut bertujuan membangun kesadaran bahwa layanan kesehatan mata merupakan hak dasar masyarakat, mengingat program I-SEE akan berakhir pada April 2027 mendatang. Sekaligus memetakan tantangan yang masih harus diselesaikan dalam pelayanan kesehatan mata, khususnya di Kabupaten Madiun. Seperti halnya yang disampaikan oleh Direktur Yayasan Paramitra, Asiah Sugianti.
“FORUM ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk melihat capaian yang sudah dilakukan”, ujar Asiah.
MENURUTNYA, selama tiga tahun berjalan, program I-SEE telah melatih 758 kader kesehatan, dengan 630 kader aktif melakukan skrining kepada 10.592 warga dan menemukan 197 kasus gangguan penglihatan.
DISEKTOR pendidikan, sebanyak 54 guru tingkat SD hingga SMP yang telah dilatih juga aktif melakukan skrining terhadap 2.776 siswa. Hasilnya, 196 siswa teridentifikasi mengalami gangguan penglihatan.
SELAIN itu, program tersebut mendorong pembentukan Desa Sehat Mata sebagai wadah gotong royong masyarakat untuk membantu warga yang mengalami gangguan penglihatan, termasuk dukungan transportasi menuju layanan kesehatan dan operasi katarak.
MESKI demikian, Asiah mengakui masih ada sejumlah tantangan, terutama terkait akses kacamata bagi siswa, penanganan kasus low vision, hingga dukungan pembiayaan transportasi pasien operasi katarak.
“YANG paling penting saat ini adalah memastikan sistem yang sudah dibangun tetap berjalan setelah program selesai. Koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten menjadi kunci,” katanya.
KEPALA Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Agung Dodik Pujianto, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen melanjutkan sistem layanan kesehatan mata yang telah dibangun. Dirinya juga mengatakan bahwa disabilitas memiliki hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.
“DISABILITAS memiliki hak yang sama. Kami berkomitmen memberikan layanan terbaik dan memastikan keberlanjutan layanan kesehatan mata di fasilitas kesehatan,” kata Agung.
IA MENAMBAHKAN, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tengah menyiapkan pengadaan alat operasi katarak, mikroskop mata, dan intraocular lens (IOL) yang akan ditempatkan di Rumah SAKIT Dolopo pada tahun ini. Dengan harapan dapat memangkas waktu tunggu pasien operasi katarak yang selama ini masih cukup panjang.
SEMENTARA itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ika Yuli Karyani, mengatakan bahwa kesehatan mata berkaitan erat dengan pembangunan manusia karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan, literasi, dan produktivitas masyarakat.
LEBIH lanjut, dalam diskusi publik ini juga menjadi ruang akuntabilitas bagi masyarakat, kader kesehatan, dan organisasi penyandang disabilitas untuk menyampaikan pengalaman serta kendala dalam mengakses layanan kesehatan mata.
ADAPUN kesimpulan dari diskusi publik tersebut, dalam waktu kurang lebih tiga (3) bulan akan diadakan kesepakatan bersama (MoU) oleh semua OPD terkait agar layanan kesehatan mata ini bisa tetap berjalan pasca berakhirnya program I-SEE di Madiun. (KR-FEB/AS)
