TBM KRIDHARAKYAT, CARUBAN - Jum'at, 31 Januari 2020, Pemerintah Kabupaten Madiun mendapat Piagam Penghargaan dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) sebagai Pemerintah Daerah terbaik untuk penyaluran dana desa tahap I tahun 2020. Piagam penghargaan itu diserahkan oleh Kepala KPPN Madiun Kutfi Jusmintari, S.Sos. M.A.B kepada Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, S.Sos pada Kunjungan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Kabupaten Madiun dalam rangka monitoring penyaluran perdana dana desa tahun 2020 di Pendopo Muda Graha, Kab. Madiun.
Adapun dana desa yang tersalur pada tahap I sebesar Rp. 63 miliar lebih untuk 194 desa dari 198 desa di Kabupaten Madiun.
Dalam sambutannya Bupati Madiun mengaku, penghargaan itu bukan semata untuk dirinya namun untuk seluruh komponen masyarakat Madiun. Prestasi tersebut juga berkat kerja keras seluruh desa yang begitu cepat menyelesaikan APBDes sehingga di bulan Desember 2019 APBDes dapat ditetapkan. “Ini baru langkah awal untuk wujudkan visi misi kita. Selain tercepat dalam peyalurannya di Indonesia, Insya Allah kita juga yang tertinggi (terbesar jumlahnya) di Jawa Timur, dan ini semua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ungkap Bupati Madiun.
Hal ini baru langkah awal, karena menurutnya, yang terpenting adalah pelaksanaan program dari anggaran desa tersebut bisa berjalan secara oprimal. Dengan penyaluran dana desa yang cepat ini, dirinya ingin semua masalah di desa termasuk infrastruktur bisa selesai dengan baik. Begitupun untuk pembentukan akhlaq anak-anak harus diperhatikan. “Dana desa jangan dieman-eman (disayang-sayang) kalau untuk bangun TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur’an). Karena itu investasi jangka panjang,” ujar Bupati.
Bupati menambahkan, pihaknya akan bekerjasama dengan Polres dan Kejaksaan Negeri untuk membentuk tim monitoring dana desa agar dana untuk masyarakat itu tidak melenceng dari perencanaan. Karena dirinya berkeyakinan jika perencanaan sudah bagus, maka pelaksanaan dan evalusasi nyapun akan mudah. Bupati juga menjelaskan, peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Madiun juga menjadi target, sehingga ditekankan kepada para kepala desa juga berinovasi agar PADes juga naik.
Kakanwil Ditjend Perbendaharaan Jatim, Drs. Dedi Soepandi, M.A.P memberi apresiasi kepada Pemkab. Madiun atas penghargaan dari KPPN. Sebelum mengawali sambutan beliau mengucapkan permohonan maaf atas ketidakhadiran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd. dikarenakan Istri Bpk Menteri Sakit. Dengan penyaluran dana desa yang cepat ini tentu pemerintahan desa juga bisa cepat mengeksekusi kegiatan yang diprogramkan. Apalagi mulai tahun ini penyaluran dana desa tidak lagi melalui daerah melainkan langsung ke rekening masing-masing desa. “Kami berharap start yang cepat ini diikuti juga dengan ekskusi programnya yang cepat,” tandasnya.
Setelah acara monitoring seluruh undangan melaksanakan peninjauan BUMDes yang ada di Desa Jiwan tepatnya di lapangan desa Jiwan karena disana terdapat Pujasera yang dibangun dari ADD. (HUMAS)
