15 Guru Khusus Disiapkan Beserta Pendamping Pengasuhan Untuk Sekolah Rakyat di Ponorogo
PONOROGO (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Twknis operasional sekolah rakyat (SR) yang sementara waktu menempati Gedung Sentra Industri (GSI) Ponorogo mulai kentara. Penyelenggara menerapkan boarding school (sekolah berasrama) bagi 125 peserta didik yang terdiri lima rombongan belajar itu. “Untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta menjadi satu kesatuan utuh. Semuanya harus menghuni asrama,” kata Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo Nurhadi Hanuri, Selasa (8/7/2025) lalu.
Menurut Nurhadi Hanuri, peserta didik lima rombel yang masing-masing berisi 25 pelajar terdiri SD (1 kelas), SMP (2 kelas), dan SMA (2 kelas) itu bakal mendapatkan penguatan di bidang keagamaan, kepemimpinan, bela negara, kewirausahaan, seni, olahraga, serta kegiatan sosial berbasis komunitas. “Kurikulum sekolah rakyat tetap mengacu pada standar nasional, tetapi kami perkuat dengan pendekatan pendidikan karakter, life skill, dan nilai-nilai budaya lokal,” terang Nurhadi.
Nurhadi Hanuri mengungkapkan bahwa 15 tenaga pengajar di SR adalah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) berstatus pegawai Kementerian Sosial (Kemensos). Belasan guru itu disiapkan khusus untuk menangani pendidikan di lingkungan sosial yang kompleks. Pun, ada peran tenaga pendamping asrama yang berpengalaman dalam pengasuhan dan pembinaan karakter. Rekrutmen para tenaga ahli itu melibatkan tim dari Kemensos dan Kemendikbud melalui seleksi ketat. “Kami pastikan guru dan pendamping sudah mendapat bekal pelatihan khusus,” tegasnya.
Masih kata Nurhadi, SR bukan sekadar jawaban terhadap tantangan pendidikan akibat kemiskinan. Melainkan juga bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, merata, dan berkualitas. Sebanyak 125 peserta didik SR yang berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 ditetapkan dengan surat keputusan bupati. “Program ini melibatkan sinergi lintas perangkat daerah, termasuk dinas pendidikan,” ujarnya.
Nurhadi Hanuri merinci dinas sosial, dinas PUPR, bappeda, hingga BPKAD mengambil peran masing-masing mulai perencanaan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pendanaan untuk mendukung kesuksesan program SR. “Ini bukti nyata negara hadir bagi anak-anak dari keluarga rentan, dan diharapkan menjadi model pendidikan berbasis keadilan sosial yang bisa direplikasi di daerah lain,” pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Ponorogo. (KR-FEB/AS)
