Dinsos P3A Dengan Sederet Program Populer Berdayakan Perempuan dan Lindungi Anak di Ponorogo
PONOROGO (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Keberpihakan penuh Pemkab Ponorogo terhadap perempuan dan anak. Melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), sejumlah program populer digulirkan. “Program-program ini menyentuh aspek sosial, ekonomi, hukum, serta pendidikan,” kata Aida Fitria Miasari, kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial P3A Ponorogo, Selasa (8/7/2025) lalu.
Aida Fitria Miasari ambil contoh Pelatihan Kepala Keluarga (Pekka), program pemberdayaan bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Pekka digelar setiap tahun dengan melibatkan sekitar 50 partisipan dari sejumlah kecamatan di Ponorogo. Melalui pelatihan keterampilan, para kepala rumah tangga pengganti ini diharapkan lebih berdaya, bangkit, dan mandiri. “Pekka dirancang bagi yang mengalami kendala, baik karena kondisi sosial maupun ekonomi. Tidak sedikit yang akhirnya berhasil membuka usaha sendiri,” jelas Aida.
Dinsos P3A juga menginginkan para perempuan semakin berdaya dengan lebih melek politik dan paham aturan perundang-undangan. Edukasi tentang ilmu politik dan hukum itu sengaja menggandeng sejumlah ormas perempuan. “Kami ingin perempuan menyadari bahwa suara dan peran mereka penting, baik di keluarga maupun di ruang publik,” tegas Aida.
Menyangkut upaya perlindungan, dinsos P3A memiliki layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Ketika muncul kasus kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan dan anak, P2TP2A berada di garda depan. “Setiap bentuk kekerasan, baik verbal maupun nonverbal, harus kita lawan. Di situ kami juga menyediakan layanan pendampingan psikologis, hukum, dan mediasi yang terintegrasi,” ungkap Aida.
Bersamaan itu, dinsos P3A aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Kerja sama dijalin dengan Pengadilan Agama Ponorogo, Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan Ponorogo untuk sosialisasi intensif ke sekolah-sekolah. “Pernikahan anak bukan solusi, justru membuka risiko lebih besar terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka,” tegas Aida.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang terhadap hak anak, dinsos P3A menginisiasi Sekolah Ramah Anak yang sesuai target berjalan pada 2026, mendatang. Tahap awal ini masih berupa sosialisasi dan edukasi ke semua warga sekolah. “Sekolah ramah anak bukan hanya soal fasilitas, tapi kesadaran kolektif. Guru, siswa, orang tua harus paham dan menghormati hak anak. Kami sekarang ini fokus pada penyadaran terlebih dahulu,” pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Ponorogo. (KR-FEB/AS)
