Pemdes Tirak Fokus Pemerataan Pembangunan, TPT Baru Membuat Jalan Lebih Aman
NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerataan pembangunan fisik di seluruh dusun menjadi prioritas Pemerintah Desa Tirak, Kecamatan Kwadungan. Tahun ini, desa tersebut menuntaskan pembangunan Talut Penahan Tanah (TPT) dan jembatan pelat dekker di ruas jalan poros utama, tepatnya di Dusun Tirak 1 RT 004/RW 001. “Pembangunan kami laksanakan pada bulan Juli dan kini sudah berfungsi normal,” ujar Dewi Ratna, selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Desa Tirak.
Pembangunan TPT tersebut memiliki volume panjang 65 meter dengan tinggi 0,8 meter serta pelat dekker berukuran 5,5 meter x 1,2 meter x 0,2 meter. Sebelumnya, saluran air di sepanjang jalan itu belum memiliki talud, sehingga arus air kerap menggerus tepi jalan yang sudah dipaving. “Kalau dibiarkan, aliran air bisa mengancam rumah warga di tepi jalan karena tanahnya terus terkikis, apalagi saat musim hujan,” terang Dewi.
Jalan Lebih Aman dan Aliran Air Terkontrol
Kini, dengan adanya TPT baru, aliran air sudah dapat disalurkan langsung ke sungai secara efektif. Dampaknya, jalan dan rumah warga di sekitarnya menjadi lebih aman. Ia juga berharap masyarakat ikut berperan dalam pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur desa.“Secara umum, hampir semua jalan di kawasan pemukiman sudah dipaving, jadi mobilitas warga kini semakin nyaman. Kami minta warga membantu melapor bila ada jalan yang rusak atau butuh perbaikan,” imbuh Dewi.
Kades Tirak Dorong Efisiensi dan Prioritas Pembangunan
Sementara itu, Kepala Desa Tirak Suprapto menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di wilayahnya dilakukan secara merata, meski anggaran tahun ini lebih banyak dialokasikan untuk program ketahanan pangan. “Masih ada sebagian kecil wilayah yang perlu segera mendapat pembangunan fisik. Ke depan kami berharap anggaran bisa lebih fleksibel,” ungkap Suprapto.
Menurutnya, efisiensi anggaran hanya bisa dicapai jika pemerintah desa fokus pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. “Kami harus memastikan bahwa proyek yang dijalankan benar-benar dibutuhkan masyarakat dan berdampak pada peningkatan ekonomi, bukan hanya proyek formalitas,” jelasnya.
Suprapto juga menegaskan pentingnya musyawarah desa yang partisipatif, agar setiap pembangunan sesuai aspirasi warga. “Proyek harus selesai tepat waktu dan diawasi kualitasnya. Dengan begitu, infrastruktur bisa tahan lama dan biaya pemeliharaan bisa ditekan,” pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)
