Pendapatan Daerah Ngawi Triwulan I 2026 Baru 9,65 Persen Didominasi Transfer Pusat

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Realisasi pendapatan daerah Ngawi hingga triwulan I 2026 masih di bawah 10 persen. Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 25 Maret, capaian baru Rp 200,32 miliar dari target Rp 2,076 triliun atau sekitar 9,65 persen.

Kepala Bakeu Ngawi Tri Pujo Handono menyebut capaian tersebut masih dalam batas wajar karena berada di awal tahun anggaran. "Masih wajar, karena ini masih tahap awal tahun,’’ ujarnya, Sabtu (28/3/2026) lalu. Menurutnya, tren realisasi pendapatan biasanya meningkat pada pertengahan hingga akhir tahun seiring pelaksanaan program dan kegiatan. Dari struktur pendapatan, kontribusi terbesar masih berasal dari transfer pusat melalui komponen Transfer ke Daerah (TKD). Realisasinya mencapai Rp 170,76 miliar atau 10,90 persen dari pagu Rp 1,566 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru terealisasi Rp 29,56 miliar atau 7,25 persen dari target Rp 407,59 miliar.

Tri Pujo Handono mengakui, ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih tinggi. PAD di Ngawi hanya berkisar 18–20 persen dari total pendapatan. "Memang hampir semua kabupaten seperti itu, PAD masih di kisaran 20 persen. Berbeda dengan kota besar yang PAD-nya lebih tinggi,’’ jelasnya.

Dari komponen PAD, pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp 27,34 miliar atau 16,54 persen. Sementara retribusi daerah masih rendah, hanya Rp 1,38 miliar atau 0,62 persen. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan baru menyumbang Rp 180 juta atau 1,30 persen. Pendapatan sah lainnya juga belum terealisasi.

Terkait isu defisit APBN sekitar 3 persen, pihaknya belum menerima informasi adanya dampak terhadap transfer ke daerah. "Sampai saat ini belum ada informasi terkait perubahan atau efisiensi transfer ke daerah. Kita masih mengacu pada alokasi yang sudah ditetapkan dalam APBD 2026,’’ tegasnya.

Pemkab akan tetap mengikuti kebijakan pusat jika terjadi perubahan. Namun, berharap tidak ada pengurangan alokasi anggaran. "Kita berharap justru ada tambahan, tapi sampai sekarang belum ada informasi apa pun terkait itu,’’ tandasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)