Hadapi Potensi Pengetatan Anggaran 2027, Pemkab Ngawi Setop Sementara Rekrutmen CPNS-PPPK

NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pintu penerimaan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Ngawi bakal ditutup sementara. Moratorium rekrutmen CPNS maupun PPPK menjadi salah satu skenario efisiensi untuk mengantisipasi potensi pengetatan keuangan daerah pada 2027. Namun, efisiensi tersebut dipastikan tidak ditempuh melalui pemutusan hubungan kerja maupun pengurangan jumlah pegawai. Pemkab memilih mengoptimalkan ASN yang sudah ada sekaligus mengevaluasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di setiap instansi.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ngawi Dhiyan Kenop Tri Kuncoro mengatakan, penghentian sementara penerimaan pegawai menjadi langkah awal yang disiapkan. "Langkah pertama yang kami ambil, sementara waktu tidak melakukan rekrutmen penerimaan, baik CPNS maupun PPPK,’’ kata Kenop, Minggu (9/8/2026) lalu.

Selain moratorium rekrutmen, pemkab mulai menginventarisasi peluang efisiensi kelembagaan. Skenarionya mencakup perampingan struktur organisasi hingga penggabungan instansi maupun unit kerja yang dinilai memungkinkan. Sektor pendidikan menjadi salah satu yang mendapat perhatian. Dari total lebih dari 10 ribu ASN di lingkungan Pemkab Ngawi, sekitar 60 persen di antaranya bekerja di bidang pendidikan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah regrouping sekolah dasar (SD) yang lokasinya berdekatan atau berada dalam radius tertentu. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengoptimalkan distribusi tenaga pendidik sekaligus menekan kebutuhan pegawai.

Menurut Kenop Tri Kuncoro, satu SD idealnya membutuhkan sedikitnya sembilan ASN. Jumlah tersebut terdiri atas enam guru kelas, seorang guru agama, seorang guru olahraga, dan kepala sekolah. "Satu SD idealnya minimal sembilan ASN meliputi enam guru kelas, satu guru agama, satu guru olahraga, hingga kepala sekolah. Regrouping bisa menghemat kebutuhan guru,’’ ujarnya.

Kendati mulai menyiapkan skenario penghematan, Kenop memastikan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan kepegawaian sepanjang 2026 masih aman hingga Desember. Antisipasi dilakukan lebih awal untuk menghadapi potensi tekanan fiskal tahun depan. Optimalisasi beban kerja ASN juga bakal menjadi bagian dari strategi tersebut. Pemkab ingin pekerjaan dapat ditangani secara lebih efektif dengan memaksimalkan pegawai yang tersedia. "Gambaran awalnya untuk 2027, kami memaksimalkan ASN yang ada. Jika biasanya suatu pekerjaan diselesaikan tiga orang, ke depan bisa dikerjakan dua orang atau bahkan satu orang,’’ pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)