Bupati Hari Wuryanto Lantik 105 Pejabat, Perkuat Kinerja dan Pelayanan Masyarakat

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan terhadap 105 pejabat manajerial di lingkungan Pemkab Madiun. Pelantikan yang dipimpin langsung Bupati Madiun H. Hari Wuryanto tersebut berlangsung di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (4/11/2026) lalu, sebagai upaya mengisi sejumlah jabatan yang kosong sekaligus memperkuat kinerja organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari total 105 pejabat yang dilantik, terdiri atas enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), 48 Pejabat Administrator, dan 51 Pejabat Pengawas. Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, pejabat yang dilantik meliputi Indra Setyawan, M.Si., S.E. sebagai Kepala BKPSDM; Heru Kuncoro, S.Sos., M.Si. sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Paryoto, S.P. sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Muhamad Zahrowi, AP., M.H. sebagai Asisten Administrasi Umum; Yohanes Cahyono, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; serta Kus Hendrawan, S.H., M.Si., M.M. sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro.

Sementara itu, 48 Pejabat Administrator yang dilantik menempati sejumlah posisi strategis, di antaranya camat, sekretaris dinas dan badan, kepala bagian di lingkungan Setda dan Sekretariat DPRD, Direktur RSUD Caruban, serta kepala bidang. Adapun 51 Pejabat Pengawas mengisi jabatan kepala subbagian, kepala seksi, lurah Bangunsari dan Mlilir, serta sekretaris kelurahan.

Ditemui usai kegiatan, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menjelaskan, pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan yang selama ini kosong. Seluruh proses pengisian jabatan telah melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Memang ada beberapa jabatan yang harus kita isi. Alhamdulillah, prosedurnya sudah mendapatkan persetujuan dari BKN sehingga hari ini bisa kita laksanakan pelantikannya. Kita juga sudah melakukan asesmen untuk jabatan pimpinan tinggi pratama sejak beberapa waktu lalu, dan persetujuannya baru turun sekarang,” ungkap Bupati.

Bupati berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menerapkan filosofi kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara, yakni Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi bawahannya, membangun semangat kebersamaan, serta memberikan dukungan kepada jajaran agar dapat mengembangkan potensi dan bekerja secara maksimal.

Ia menegaskan, harmonisasi dan kebersamaan dalam organisasi menjadi kunci untuk mewujudkan perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan secara optimal. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga mampu mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terkait sejumlah jabatan yang masih kosong, Bupati menyampaikan Pemkab Madiun akan kembali mengajukan proses pengisian kepada pemerintah pusat. Salah satunya berkaitan dengan rencana peningkatan status kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dari eselon III menjadi eselon II. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan penanganan bencana di Kabupaten Madiun.

Bupati juga mengungkapkan rencana pembangunan kantor baru BPBD yang lebih representatif, dengan harapan kondisi keuangan daerah, khususnya Transfer ke Daerah (TKD), tidak kembali mengalami pengurangan. Menurutnya, Kabupaten Madiun memiliki risiko bencana cukup tinggi, mulai dari tanah longsor hingga banjir, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas wilayah untuk mengantisipasi dampak bencana sejak dini. Lokasi kantor baru nantinya akan dipertimbangkan agar berada di kawasan pusat Kota Caruban sehingga memudahkan koordinasi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Sigit Budiarto menyampaikan, Pemkab Madiun dalam waktu dekat juga akan membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong. Rencananya, proses seleksi tersebut mulai dibuka pada minggu ketiga November 2026, termasuk untuk jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), asisten, serta jabatan lainnya.

Khusus untuk Dukcapil, proses seleksi akan dilaksanakan dengan persyaratan kompetensi jabatan yang bersifat khusus. Tahapan asesmen akan melibatkan panitia seleksi di tingkat kabupaten serta Kementerian Dalam Negeri, mengingat pengangkatan pejabat Dukcapil memiliki mekanisme tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sigit juga berpesan agar seluruh pejabat mampu meningkatkan inovasi dan pelayanan prima kepada masyarakat. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus disikapi dengan kreativitas dan terobosan dalam menjalankan program pembangunan. “Kuncinya untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan kemampuan fiskal kita yang sangat terbatas, harus berinovasi. Selain itu, kita harus terus meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, karena kita hadir untuk melayani,” tegasnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, Ketua DPRD Kabupaten Madiun beserta anggota, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Madiun. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)