Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pemkab Madiun Dorong UMKM Lebih Berkualitas dan Berlegalitas
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Dalam rangka mendukung pemberdayaan kelembagaan, peningkatan potensi, serta pengembangan usaha mikro Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperdagkop-UM) menggelar kegiatan peningkatan daya saing UMKM melalui penguatan kelembagaan, standardisasi mutu produk, higiene, dan keamanan pangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Caruban, Selasa (10/11/2026) lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, Kepala Disperdagkop-UM Kabupaten Madiun Kus Hendrawan, para pelaku usaha mikro, serta tamu undangan lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Disperdagkop-UM Kabupaten Madiun, Kus Hendrawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pelaku UMKM, mengingat sektor UMKM merupakan salah satu pilar utama penopang perekonomian di Kabupaten Madiun. Menurutnya, selain kualitas produk, aspek keamanan pangan dan legalitas usaha juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku UMKM. “Tidak hanya memproduksi suatu barang, tetapi juga harus memperhatikan standarisasi mutu produk. Yang terpenting adalah keamanan pangan serta legalitas kelembagaan usahanya,” ujar Hendrawan.
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi, menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun. Hal tersebut tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun yang pada triwulan II mencapai 7,48 persen.
Untuk itu, Wabup menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan daya saing UMKM. Pemerintah daerah, menurutnya, berperan memberikan pendampingan dan pelatihan secara berkelanjutan, memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT), pengujian laboratorium, hingga membuka akses permodalan dan pemasaran.
Sementara itu, para pelaku usaha diharapkan aktif mengikuti pelatihan, mengurus legalitas usaha, menjaga konsistensi mutu produk, menerapkan standar operasional prosedur (SOP) produksi, serta melaksanakan lima kunci keamanan pangan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dengan memilih produk pangan yang telah memiliki izin dan label serta melaporkan apabila menemukan produk pangan yang diduga berbahaya. “Jadi, tolong ikuti regulasi yang ada. Karena UMKM merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun,” tegas Wabup.
Lebih lanjut, Purnomo Hadi mengingatkan para pelaku usaha agar senantiasa menjaga kebersihan dan keamanan pangan dalam proses produksi maupun penjualan. Ia menegaskan bahwa penggunaan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, Rhodamin B, dan Methanyl Yellow harus dihindari. Para pelaku usaha juga diimbau untuk menggunakan bahan baku yang aman sesuai takaran, serta memperhatikan izin edar, tanggal kedaluwarsa, dan komposisi produk. Apabila menemukan produk dengan warna yang terlalu mencolok atau mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada Dinas Kesehatan atau Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) terdekat.
Dalam keterangannya kepada awak media, Wabup juga menyinggung penataan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Caruban yang hingga kini masih dalam proses pembenahan. Penataan tersebut diharapkan dapat menciptakan tata ruang yang lebih baik, estetis, dan menarik sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun pengunjung. “Biar lebih estetis, sanitasinya terlihat, dan tata ruangnya bagus sehingga masyarakat juga merasa nyaman. Untuk itu, kita harus saling bertoleransi dan memahami satu sama lain agar ke depannya semuanya dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS)
