Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan: Presiden Jernih Melihat, Kalau Lockdown Ekonomi Mati!
TBM KRIDHARAKYAT, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A buka-bukaan perihal keputusan pemerintah yang menerapkan kebijakan karantina wilayah (lockdown) untuk memerangi pandemi Covid-19.
DALAM wawancara dengan Radio Republik Indonesia (RRI) yang disiarkan di Youtube, Sabtu, 2 Mei 2020 malam, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan penyelamatan ekonomi juga menjadi pertimbangan pemerintah.
Sejumlah negara yang menerapkan karantina wilayah seperti India, tutur Luhut, juga berakhir dengan kekacauan. Pasalnya, ribuan buruh di Negeri Bollywood itu justru kehilangan pekerjaan dan pulang ke kampung halaman secara bersamaan.
KONDISI itu tentu tak diinginkan terjadi di tanah air. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menempuh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menggalakkan rapid test Covid-19 seperti di Korea Selatan, dan memberikan sejumlah stimulus bagi dunia UMKM dan debitur terdampak pandemi Covid-19.
"PRESIDEN itu jernih melihat, sehingga beliau mengatakan ndaklah (lockdown), kalau kita lockdown ekonomi mati, harus mencari keseimbangan. Ini keputusan terbaik buat kita. India mengakui lockdown bukan keputusan yang bagus, AS juga mengalami, setiap negara mendesain apa yang cocok buat dia," kata Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut.
NAMUN demikian, pemerintah juga tetap memastikan penguatan jaring pengaman sosial (JPS) dengan mengalokasikan dana Rp 110 triliun untuk masyarakat bawah yang terdampak pandemi Covid-19. Tujuannya menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga. "Presiden tidak grasa-grusu. Semua tertata dengan baik dan memastikan semua bahwa bantuan sosial itu sudah sampai ke masyarakat. Kalau sudah sampai baru tindakan-tindakan ketat dilakukan," ujar Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.
SEBELUMNYA, Presiden menyebut tidak ada negara yang berhasil menerapkan lockdown dalam menangani pandemi Covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam program Mata Najwa beberapa waktu lalu saat ditanya soal alasan Indonesia tak melakukan karantina wilayah. "Bukan karena masalah bujet, kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah, kan tidak," ujar Presiden Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu 22 April 2020 malam. (CNBC/AS).
 |
| Menko Maritim dan Investasi Jendral (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Rep.CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) |
KONDISI itu tentu tak diinginkan terjadi di tanah air. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menempuh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menggalakkan rapid test Covid-19 seperti di Korea Selatan, dan memberikan sejumlah stimulus bagi dunia UMKM dan debitur terdampak pandemi Covid-19.
"PRESIDEN itu jernih melihat, sehingga beliau mengatakan ndaklah (lockdown), kalau kita lockdown ekonomi mati, harus mencari keseimbangan. Ini keputusan terbaik buat kita. India mengakui lockdown bukan keputusan yang bagus, AS juga mengalami, setiap negara mendesain apa yang cocok buat dia," kata Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut.
 |
| Menko Maritim dan Investasi Jendral (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: Rep.CNBC Indonesia/Anisatul Umah) |
SEBELUMNYA, Presiden menyebut tidak ada negara yang berhasil menerapkan lockdown dalam menangani pandemi Covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam program Mata Najwa beberapa waktu lalu saat ditanya soal alasan Indonesia tak melakukan karantina wilayah. "Bukan karena masalah bujet, kita kan juga belajar dari negara-negara lain. Apakah lockdown itu berhasil menyelesaikan masalah, kan tidak," ujar Presiden Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu 22 April 2020 malam. (CNBC/AS).
