Berita Utama

[News][bleft]

Sari Berita

[Sekilas][twocolumns]

Wakil Bupati Madiun H. Wuryanto, SH, M.Ak Buka Sosialisasi Penegakan Hukum Untuk Para Kades

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Para kepala desa se-Kabupaten Madiun, Kamis (11/11) hari ini mengikuti Sosialisasi Penegakan Hukum di Graha Praja Mukti, Puspem, Caruban. Sosialisasi yang juga dilaksanakan secara virtual ini diselenggarakan Kantor KPP Pratama kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Madiun ini dibuka oleh Wakil Bupati Madiun  H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak disaksikan Kepala Kantor KPP Pratama Madiun Santoso Dwi Prasetyo, Forkopimda dan para camat dengan memberlakukan prokes ketat. Dalam sosilisasi ini menghadirkan narasumber dari Kanwil Direktorak Jenderal Pajak Jawa Timur II. 



BUPATI MADIUN H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos
dalam sambutan tertulisnya yang  dibacakan Wakil Bupati  H. Wuryanto, SH, M.Ak mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait kepatuhan taat pajak dalam rangka pencegahan korupsi serta optimalisasi penerimaan baik dari sektor pajak pusat maupun pajak daerah. 



BUPATI MADIUN H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos
berpesan kepada yang hadir untuk senantiasa taat pajak baik dari segi jumlah pajak yang dibayar dan ketepatan waktu pembayaran pajak. Demikian juga Pemkab. Madiun dengan tanggung jawab sebagai pengelola pajak daerah tentunya dibutuhkan kerja keras dari pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya-upaya sosialisasi perpajakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. 




PEMERINTAH
Kabupaten Madiun, lanjut Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos, akan melakukan upaya pemungutan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan daerah serta pencapaian realisasi target pajak bumi dan bangunan yang telah ditentukan salah satunya dengan cara penagihan secara door to door. Tentunya intensif tidaknya pemungutan pajak berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolok ukur yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Demikian informasi dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Madiun. (KR-AGUNG/AS).

IKLAN

Recent-Post