Wabup Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si dan Kepala BPS Ir. Prayogo Setyo Widodo, M.M Hadiri Rapat Koordinasi Regsosek
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Dalam rangka menindaklanjuti Rapat Koordinasi Daerah Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022, Rabu (12/10/2022 lalu Badan Pusat Statistik (BPS) Ngawi melakukan rapat koordinasi di tingkat Desa/Kelurahan yang berlangsung di Kurnia Convention Hall. Hadir pada Rapat Koordinasi tersebut, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, S.H., M.H., M.Si, Kepala BPS Ngawi Ir. Prayogo Setyo Widodo, M.M., OPD terkait dan Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Ngawi.
KEPALA BPS Ngawi Ir. Prayogo Setyo Widodo, M.M dalam laporannya mengatakan bahwa Regsosek merupakan pendataan semua penduduk mencakup profil dan kondisi sosial ekonomi yang sangat beragam mulai kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial. Hal ini dilakukan untuk membangun sistem basis data kependudukan terpadu serta mewujudkan reformasi sistem perlindungan sosial. “Dengan harapan tersedianya satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
KARENANYA, Kepala BPS Ngawi Ir. Prayogo Setyo Widodo, M.M berharap dukungan seluruh Kades/ Lurah di Ngawi dalam pelaksanaan Regsosek yang dijadwalkan mulai tanggal 15 Oktober – 14 November 2022 mendatang. “Kami BPS melakukan rapat koordinasi dengan harapan mendapat dukungan dari Kepala Desa maupun Lurah se-Kabupaten Ngawi, demi suksesnya pendataan awal Regsosek 2022,” ujarnya.
WAKIL BUPATI NGAWI Dwi Rianto Jatmiko, S.H.,M.H., M.Si dalam sambutannya menandaskan bahwa data menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan kebijakan, “Data ini sebagai langkah penting dalam menentukan kebijakan. Maka saya harapkan untuk kita bersama mendukung pelaksanaan pendataan Regsosek ini,” katanya.
TIDAK HANYA itu, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, S.H.,M.H., M.Si pun meminta kepada perangkat desa untuk melakukan sosisalisasi hingga ketingkat RT/RW, sebab akan dilakukan di setiap rumah atau keluarga. Wabup Ngawi juga ingin petugas pencacah, lakukan monitoring terhadap kondisi setiap keluarga supaya data yang didapat akurat. “Kami juga mohon Pak Kepala BPS agar petugas pencacah ini selain mencatat juga mengamati, apakah jawaban yang diberikan dari kepala keluarga tersebut sesuai dengan kondisi yang kita amati,” jelasnya sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi. (KR-YAN/AS).
