Rencana Pendirian Kantor BPOM di Madiun Soal Permintaan Lahan, Bupati Menyebut Pemkab Madiun Tidak Kekurangan Aset
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Rencana pendirian kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kabupaten Madiun terus bergulir. Bupati Madiun Hari Wuryanto membenarkan bahwa BPOM Surabaya telah melakukan pengajuan resmi. Proses kini tengah ditindaklanjuti ke tingkat pusat. “Apakah sudah sesuai dan layak didirikan kantor BPOM, itu kami masih koordinasikan ke pusat,” kata Mas Hari Wur, sapaan akrab bupati, Senin (9/6/2025) lalu. Soal permintaan lahan, bupati menyebut Kabupaten Madiun tidak kekurangan aset.
Menurutnya, banyak lahan milik pemkab yang bisa dipertimbangkan sebagai lokasi kantor BPOM. Namun, pihaknya memilih menunggu hasil pengajuan resmi dari BPOM Surabaya ke pemerintah pusat sebelum menentukan lokasi. “Kalau tempat di Kabupaten Madiun kan banyak. Tinggal menyesuaikan spesifikasi teknis dari BPOM,” ujarnya. Mas Hari Wuryanto menegaskan bahwa Pemkab Madiun tidak ingin terburu-buru menentukan lokasi. Ia khawatir jika sudah menentukan lahan lebih awal, namun proses pendirian urung terjadi karena kendala administratif. “Jangan sampai sudah menentukan opsi tapi akhirnya tidak jadi. Maka dari itu, kami menunggu lebih dulu,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, BPOM Surabaya telah bertemu dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun di kompleks Puspem Caruban pada Jumat (2/5/2025) lalu. Dalam pertemuan itu, BPOM mengusulkan adanya fasilitasi pertemuan dengan bupati serta kemungkinan hibah lahan untuk mendirikan kantor pengawasan distribusi obat, makanan, kosmetik, dan alat kesehatan. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-AMB/AS)
