DLH Ponorogo Gelar FGD Siapkan Roadmap Ketika Sampah Tak Lagi Masuk TPA Mrican Awal November
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo menggelar focus group discussion (FGD) untuk menyusun roadmap akselerasi penuntasan pengelolaan sampah dengan mengundang perwakilan sejumlah perangkat daerah terkait. “Tujuan utama dari roadmap ini adalah menciptakan pengelolaan sampah yang terstruktur, mulai dari hulu hingga hilir sehingga TPA hanya menerima residu yang benar-benar tidak dapat diolah lagi,” kata Dian Puspita Mandasari, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan DLH Ponorogo, saat mengawali FGD yang berlangsung di Pendopo Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Ponorogo, Selasa (23/09/2025) lalu.
Menurut dia, persoalan sampah menjadi masalah hampir di semua daerah. Upaya pengelolaan sampah harus dimulai sedari awal. Sebuah pasar tradisional yang biasanya menghasilkan sampah satu kontainer penuh setiap hari ke TPA, misalnya, idealnya hanya mengirim residu sebulan sekali. Hal yang sama berlaku di kantor pemerintahan hingga rumah tangga. “Pengelolaan sampah setahun terakhir menunjukkan angka fantastis. Yaitu sekitar 49.209,49 ton dan sebagian besar belum terkelola optimal,” terang Manda –sapaan Dian Puspita Mandasari.
Manda juga mengungkapkan bahwa tempat pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, recycle (3R) belum berfungsi maksimal. Keberhasilan pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab penuh DLH. “Melainkan tanggung jawab bersama sesuai fungsi perangkat daerah dan elemen masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (P2P) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Ponorogo, Anik Setyarini, menelaah persoalan sampah yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Dia menyoroti adanya indikasi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masuk ke TPA. Padahal, pengolahannya sudah diatur dengan menggandeng pihak ketiga. “Untuk limbah B3 sebenarnya sudah ada kerja sama antara fasyankes (fasilitas layanan kesehatan) dan pihak pengolah resmi. Kalau masih ada yang masuk ke TPA, kemungkinan praktik kecil atau oknum. Pengawasan akan terus kami maksimalkan,” terangnya.
Anik juga menegaskan bahwa dinkes juga mendorong percepatan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah dari hulu. Bahkan, sudah ada 70 desa dari 307 desa di Ponorogo berststus Desa STBM. “Di STBM, salah satu pilar penting adalah pengelolaan sampah rumah tangga. Pemilahan sampah organik dan anorganik dilakukan dari rumah ke rumah, bahkan terbentuk bank sampah desa. Targetnya, semua desa di Ponorogo bisa menjadi Desa STBM agar pengelolaan sampah berjalan lebih efektif,” terangnya.
Selain itu, Anik mengutarakan bahwa dinkes juga melakukan pemeriksaan potensi sumber penyakit yang muncul akibat sampah yang menumpuk. “Terkait TPS, kami juga melakukan pendampingan dari sisi kesehatan. Cek bagaimana sumber penyakit datang dari TPS, hitung lalat, kepadatan lalat ketika sampah tidak segera diangkut,” pungkasnya.
Melalui forum ini, DLH bersama seluruh pihak terkait menekankan pentingnya sinergi antar-OPD, pemerintah desa, pelaku usaha, hingga masyarakat. Penyusunan roadmap diharapkan menjadi pijakan konkret agar pengelolaan sampah di Ponorogo benar-benar berkelanjutan dan tidak lagi membebani TPA. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Ponorogo. (KR-FEB/AS)
