Audiensi Dengan Gubernur Jatim, PT Telkom Group Berkomitmen Dan Ikut Program Pemerintah

JATIM (KR) - Kamis (14/3) telah berlangsung audensi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa  dengan jajaran PT Telkom Group yang dipimpin oleh Suparwiyanto, Executive Vice Presiden PT Telkom Divisi Regional V Jatim Balinusra. Audeinsi ini berlangsung di Gedung Negara Grahadi Surabaya. 

Dihadapan gubernur, Telkom berkomitmen dan ikut mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya. Sembilan program tersebut kesemuanya bisa diwujudkan secara digital. PT Telkom terus mengembangkan Program Smart City Nusantara (SCN), yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembangunan dan pengelolaan kota/daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Di hadapan Gubernur wanita pertama di Jawa Timur tersebut Telkom mengungkapkan ikut berkomitmen dan ikut mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya.

Kesembilan program tersebut dapat di wujudkan dalam bentuk digital. PT Telkom terus mengembangkan Program Smart City Nusantara (SCN), yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembangunan dan pengelolaan kota/daerah guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Smart City Nusantara adalah sebuah konsep yang komprehensif yang menghimpun seluruh solusi – solusi pintar atau smart solutions dan mengutamakan kearifan lokal daerah masing-masing di Nusantara Indonesia.

Suparwiyanto, Executive Vice Presiden PT Telkom Divisi Regional VJatim Balinusra mengatakan, ada tiga kunci penerapan Smart City Nusantara. Pertama, Smart Technology atau pemanfaatan teknologi melalui perangkat dan aplikasi solusi cerdas. Kedua, Smart Resources yaitu pengelolaan sumber daya (People, Infrastructure, financial, time, dst) yang cerdas, efektif dan efisien. Ketiga, Smart Governance yaitu penggunaan sistem tata kelola dalam bisnis proses yang terintegrasi dan terukur.

“Kami ingin kerjasama yang sudah terjalin dengan OPD selama ini dilakukan Assessment dulu, baru melakukan program selanjutnya,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah mengatakan, salah satu rekomendasi KPK dalam pemberantasan korupsi yakni adanya integrasi data antar OPD. Selama ini data yang tersedia baru bisa diakses oleh dimasing-masing OPD. “Komitmen ini akan terus saya monitor, terutama untuk PTSP akan saya minta diaudit, diasses, supaya sama-sama clear. Agar bisa terwujud pelayanan terbaik di Jatim,” tegasnya.

Dilansir dari : http://kominfo.jatimprov.go.id