JAKARTA (KR) – Senin (29/4) Joko
Widodo (Jokowi) kembali menggelar rapat terbatas untuk membahas lanjut rencana
pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Jakarta.
Jokowi mengatakan bahwa gagasan pemindahan ibu kota dari DKI
Jakarta ke provinsi lain sudah muncul sejak era Presiden Soekarno dan berlanjut
hingga era saat ini.
"Setiap era presiden masih muncul gagasan itu, tapi
wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan
secara terencana dan matang," kata Jokowi.
Jokowi berpesan kepada jajaran menterinya, ketika
membicarakan pemindahan ibu kota maka tidak boleh berpikir yang sifatnya jangka
pendek maupun dalam lingkup yang sempit.
"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih
besar untuk bangsa, negara dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang
sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," paparnya.
Diketahui, Bappenas telah merampungkan kajian tahap pertama
rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta. Kajian tersebut terfokus pada tiga
wilayah yang menjadi kandidat utama pengganti Jakarta. Di antaranya, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, perlu persiapan
matang untuk memindahkan ibu kota.
"Kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara
ini. Memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang
detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat, termasuk dengan memperhatikan
aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga
soal pembiayaannya," tutur Jokowi.
"Saya meyakini, Isya Allah kalau dari awal kita
persiapan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,"
sambung Jokowi.
Menurut Jokowi, beberapa negara sudah melakukan antisipasi
perkembangan yang akan terjadi dimasa depan dengan memindahkan pusat
pemerintahannya, seperti Malaysia, Korea Selatan, Brazil, Khazakstan, dan
lain-lainnya.
"Ketika kita sepakat akan menuju negara maju,
pertanyaan pertama terutama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan
datang, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus,
sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik dan sekaligus pusat bisnis,"
papar Jokowi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, awalnya dalam rapat itu ada tiga
alternatif yang ditawarkan ke Jokowi.
Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran
Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian,
dan lembaga.
Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat
dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.
Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta,
tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.
Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau
Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timur Indonesia
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih
alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali
salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang dikutip
dari Kompas.com.
Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan
mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris.
Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di
setiap wilayah.
Kendati demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana
yang akan dipilih menjadi Ibu Kota baru.
Bambang mengatakan, untuk memutuskan lokasi ini masih
dibutuhkan pembahasan yang panjang.
"Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya
yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan
dari kota itu sendiri," kata dia.
Dilansir dari : kompas.com
