Sempat Terjadi Kasus Hitung Ulang, Kapolres Bersama Puluhan Personel Sisir dan Amankan seluruh PPK Di Wilayah Madiun
MADIUN (KR) – Menyusul adanya kasus hitung ulang yang
dilakukan salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengalami selisih. Puluhan
personel polisi melakukan penyisiran di semua kantor Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) di Madiun.
"Kini tahapan Pemilu 2019 memang memasuki tahapan
sidang pleno atau rekapitulasi di kantor PPK. Apalagi kemarin ada berita
pengulangan penghitungan suara di salah satu TPS sehingga kita waspada agar
suasana kondusif. Dan agar tidak terulang lagi hitung ulang kita melakukan
penyisiran ke seluruh kantor PPK," ujar Kapolres Madiun AKBP Ruruh
Wicaksono kepada wartawan di Kantor Kecamatan Dagangan, Sabtu (20/4).
Dalam antisipasi kesalahan hitung itu kata Ruruh, selain
penyisiran ke seluruh kantor PPK pihaknya juga telah menempatkan empat personel
di setiap PPK. Keempat personel polisi itu, lanjut Ruruh, wajib bersenjata
lengkap laras panjang.
"Jumlah personel yang dikerahkan dengan senjata laras
panjang ini setiap PPK ada empat anggota. Dengan adanya empat anggota di setiap
kantor PPK kita harapkan tidak akan ada kasus pengulangan hitung seperti di
tingkat PPS beberapa hari lalu. Dan ingin terciptanya situasi yang
kondusif," katanya.
Diungkapkan Ruruh, selain melibatkan empat personel di
setiap kantor PPK, pihaknya dalam penyisiran mengajak 25 personel. Dalam
penyisiran semua kantor PPK dipimpin langsung oleh Kapolres Madiun bersama 25
personel dengan mengendarai sepeda motor trail.
"Kegiatan ini saya kerahkan 25 personel dan saya
langsung yang mimpin didampingi pak Dandim 0803 juga. Sasaran dalam patroli ini
yakni semua kantor Kecamatan di wilayah Kabupaten Madiun. Utamanya Mejayan yang
kemarin ada penghitungan ulang namun sudah selesai ada kesalahan hitung mungkin
capek," katanya.
Pantauan detikcom Kapolres didampingi Dandim 0803 Madiun
Letnan Kolonel Czi Nur Alam Sucipto mengendarai motor trail. Kantor kecamatan
yang pertama dalam kunjungan ini yakni Kecamatan Dagangan.
"Untuk melakukan pengamanan kotak suara yang sudah
berada di PPK, kita juga lebih ekstra menambah pengamanan. hal itu dilakukan
untuk mengantisipasi adanya bentuk gangguan dan ancaman yang berpotensi
mengganggu berlangsungnya rekapitulasi. Juga mengantisipasi gangguan dari pihak
tertentu yang akan menggagalkan hasil suara.
Ruruh mengatakan pihaknya telah memerintahkan anggota
pengamanan untuk tidak boleh meninggalkan lokasi PPK. "Kalau anggota
hendak beristirahat, harus bergantian dengan rekannya. Kita pastikan kotak suara
dalam kondisi aman, sehingga tidak ada celah untuk melakukan gangguan dalam
proses penghitungan. Sedangkan terkait dengan situasi apabila ada pihak - pihak
tertentu yg berupaya menggangu proses rekapitulasi atau sidang pleno maupun
logistik pemilu yang ada di PPK, maka akan dilakukan tindakan tegas,"
tandasnya.
Dari data yang dihimpun detikcom wilayah polres Madiun
Kabupaten terlibat pengamanan di 2.258 TPS tersebar di 13 PPK. Dari 2.258 TPS
itu dengan jumlah PPS mencapai 179.
Diberitakan sebelumnya proses penghitungan kartu suara DPR
RI mengalami selisih lebih banyak dari DPT sehingga dilakukan hitung ulang.
Selisih itu terjadi di TPS 06 Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan. Selisih yang
terjadi pada suara kartu caleg DPR-RI, yakni berjumlah enam suara lebih banyak
dari DPT yang hadir. Dari jumlah 209 DPT, yang hadir berjumlah 171 orang. Namun
suara hasil hitung mencapai 177.
"Ini tadi ada selisih suara lebih banyak dari DPT yang
hadir menggunakan hak suara. Sehingga kita hitung ulang dua kali," terang
Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) Edi Dwi Suprihatin kepada detikcom, Rabu
(17/4).
Dilansir dari : https://news.detik.com
