Bupati Madiun Anjurkan Tiga Pilar Rajin Ngopi Di Warung Untuk Modal Sosial Komunikasi Dengan Masyarakat

MADIUN  (KR) – Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membentuk modal sosial yang tinggi untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satunya dengan “Ngopi di Warung”  sebagai sarana mendekatkan diri ke masyarakat.

Hal tersebut di Ungkapkan oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami sebagai narasumber di acara Kegiatan Komsos (Komunikasi Sosial) dengan aparat pemerintah tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Staf Teritorial Korem 081/DSJ, Selasa (25/6). Dalam kesempatan tersebut bupati mengatakan bahwa 3 pilar masyarakat harus rajin mendekatkan diri salah satunya dengan rajin-rajin ngopi dengan masyarakat agar mundah dalam komunikasi ke masyarakat.

“Jadi 3 pilar (Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas) harus rajin-rajin ngopi di warung berkumpul dengan masyarakat sehingga mudah mensosialisasikan atau mencari tahu informasi yang akan disosialisasikan atau dicari dari masyarakat”, terangnya.

kegiatan Komsos (Komunikasi Sosial) dengan aparat pemerintah tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Staf Teritorial Korem 081/DSJ bertempat di Gedung Serba Guna Sudirman Makorem 081/DSJ Jl. Pahlawan No. 50 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun.

Dengan tema “Melalui komsos dengan aparat pemerintah kita tingkatkan sinergisitas dan kerja sama guna menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya untuk tercapainya tugas pokok TNI AD”, Kegiatan Komsos tersebut dibuka langsung oleh Danrem 081/DSJ Kolonel Inf Masduki, SE., M.Si.

Bupati Madiun yang juga sebagai penggagas birokrasi pancasila menjadi ketertarikan oleh kolonel inf masduki, SE, M.Si sehingga Bupati Madiun juga diperkenankan untuk menceritakan bagaimana beliau dalam mengimplikasikan birokrasi pancasila tersebut kepada ASN di Pemerintahan Kabupaten Madiun.

Bupati madiun menjelaskan, bahwa madiun memiliki stigma yang berbeda di negara kita, beliau pernah mendengar bahwa madiun itu lahirnya PKI, dan itu sangat menjadikan resah para anak-anak kita pada saat diluar madiun yang mengganggap warga lain bahwa orang madiun merupakan silsilah dari PKI. Sehingga dalam hal ini kita hilangkan stigma itu dengan cara menyepakati bahwa ASN Pemkab Madiun merupakan Birokrasi Pancasila.

“Pancasila adalah pedoman kita dalam berkehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kita harus bersama-sama, bergotong royong dalam berkehidupan dan diharapkan dengan suasana sinergitas tiga pilar wilayah Madiun yang solid, akan dapat mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah Madiun,” pungkasnya.