MADIUN (KR) – Gelaran Roadshow Bus KPK 2019 kembali
berlanjut, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kota Madiun. KPK rencananya menggelar Sosialisasinya mulai 28 sampai 30 Juni. Berbagai
persiapan dilakukan. Salah-satunya, koordinasi bersama Pemerintah Kota Madiun
di ruang 13 Balai Kota, Kamis (27/6).
Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto menyambut baik
kegiatan KPK tersebut. Apalagi, kegiatan bertujuan baik. Yakni, pembelajaran
sebagai langkah pencegahan kasus korupsi di Kota Madiun. Selain itu, KPK juga
mendampingi Pemerintah Kota Madiun dalam upaya pemberantasan korupsi selama dua
tahun terakhir.
‘’Terima kasih KPK terus mendampingi Pemkot untuk
menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Kerja sama baik
ini tentu harus terus ditingkatkan,’’ kata Sekda Rusdiyanto saat koordinasi KPK
lakukan evaluasi rencana aksi Pemkot berantas korupsi, Kamis (27/6) di Ruang
13.
Sekda menyampaikan, Rencana Aksi Pemkot Madiun dalam
pencegahan korupsi selama 2018 nyaris sudah diselesaikan. Program pemberantasan
korupsi tersebut berintegrasi dengan sepuluh titik rawan terjadinya tindak
pidana korupsi.
‘’Jadwal rencana aksi akan diselesaikan 2019 sesuai
rekomendasi yang disampaikan tahun lalu," ungkapnya.
Agus Puryanto dari Direktorat Pencegahan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai proses aksi pemberantasan korupsi sudah
banyak mengalami perkembangan. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dan
yang sudah berjalan.
‘’Skor Indek Penilaian Integritas Kota Madiun 66 pada 2018.
Ini sama dengan capaian Provinsi Jawa Timur. Sedang, 2019 capaian sementara
Kota Madiun di rangking III di Provinsi Jatim,’’ katanya.
KPK tidak hanya menilai berdasar laporan. Namun, langsung
terjun ke OPD yang dirasa rawan terjadinya tindakan korupsi. KPK mengapresiasi
program yang sudah diselenggarakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Madiun.
‘’Sebelumnya, diam-diam kita (KPK) sudah mengunjungi Dinas
PTSP terlebih dahulu, lebih baik dari tahun lalu. Lolos dari jebakan
"Batman" dan road show juga akan kesana juga,’’ katanya.
Meskipun skor penilaian integritas sementara Kota Madiun
dirangking III, Agus berharap tidak cepat berpuas diri. Sebaliknya, terus
memperbaiki sistem sesuai rekomendasi KPK. Sebab, indikator tahun ini berbeda
dengan indikator tahun lalu.
‘’Indikator 2019 lebih kompleks dari tahun 2018,’’ ungkapnya.
Agus juga mengatakan fokus 2019 lebih kepada peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan PAD, salah satunya Pemkot bisa
menarik pajak yang dibayar pelanggan saat makan di restoran.
‘’Biasanya restoran langsung menarik pajak dari pembayaran.
Bisa langsung memungut PB1 (pajak pembangunan) baik melalui tagihan atau sesuai
SKP Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun,’’ kata Agus sembari menjelaskan PAD
dapat naik 100 persen lebih dengan memasang sistem untuk pemungutan PB1
Dilansir dari : https://www.facebook.com/pemkotmadiun
