SURABAYA (KR) – Memasuki musim kemarau, Komisi E Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap dan meminta kepada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Jatim untuk lebih Preventif lagi mengatisipasi bencana di
Jatim. Terutama bencana Kekeringan ini. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua
Komisi E DPRD Jatim, Heri Sugiono ditemui di DPRD Jatim, Jumat (28/6).
 |
| Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Heri Sugiono ditemui di ruang rapat komisi E DPRD Jatim |
Menurut Heri politisi asal Fraksi Golkar ini, Jatim yang
merupakan daerah bencana seharusnya jauh - jauh hari sudah harus diantisipasi
oleh pihak BPBD dengan sosialisasi dan koordinasi dengan kabupaten/Kota yang
terdampak bencana. Misalnya bencana
kekeringan di Kabupaten Lamongan - Tuban seharusnya BPBD langsung turun tangan
dan koordinasi menyiapakan air bersih ke masyarakat, sehingga bencana
kekeringan di Jatim tahunan ini bisa diantisipasi dengan cepat dan tepat.
"Ini musibah tahunan yang tentunya bisa diantisipasi. Tapi BPBD ini masih pasif, seharusnya langsung
turun ke lapangan,"ujarnya.
Selain pelatihan, seharusnya juga disiapkan prasarana dan
sarananya secara on call dalam mengatasi kekeringan di Jatim.” Sewaktu-waktu
dibutuhkan barang untuk mengatasi kekeringan tersedia. Hal ini tampaknya tak
dilakukan BPBD Jatim kurang maksimal. Dampaknya membuat masyarakat kurang tahu
apa yang harus dilakukan jika mengalami kekeringan,”paparnya.
Heri mencontohkan di salah satu propinsi di negara Jepang
yang menjadi langganan gempa, namun masyarakat di provinsi tersebut mengetahui
tanda-tanda akan terjadinya gempa. "Kalau ada gempa apa yang dilakukan
sudah tahu. Bahkan desain bangunanpun mereka anti gempa. Kami berharap BPBD
Jatim melakukan upaya preventif dalam antisipasi bencana kekeringan
tersebut,”harapnya.
Heri menambahkan, pihaknya meminta BPBD Jatim bekerja
maksimal dalam atasi bencana dan tak tergantung atas anggaran saja.” Memang ada
anggaran darurat untuk bencana. Tapi jangan andalkan dana saja baru bekerja.
Kalau bisa upayakan langkah terakhir untuk pencairan anggaran bencana,
”pungkasnya.
Dilansir dari : http://kominfo.jatimprov.go.id
