Pemkot Dan BPJS Gelar Koordinasi Untuk Tingkatkan Akurasi Data Peserta JKN Dan KIS
MADIUN (KR) - Selasa (16/7) Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) mengundang Dinas Kesehatan
dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkot Madiun untuk melakukan
koordinasi secara langsung dan melakukan sinkronisasi dan meningkatkan akurasi
data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS),
khususnya bagi masyarakat Kota Madiun.
Walikota Madiun Maidi mengatakan pencocokan data merupakan
langkah untuk meningkatkan pelayanan.
"Akan kita evaluasi data dari BPJS dan Dukcapil seperti
apa, evaluasi keluhan dari masyarakat seperti apa. Harapannya supaya masyarakat
Kota Madiun ini tercover BPJS semua, meskipun saya harap semua sehat," ujarnya.
Lebih lanjut, Walikota mengatakan, nantinya di tahun 2020
setiap ada yang meninggal dunia akan mendapat santunan dari Pemkot Madiun.
Sehingga validitas data ini akan merumuskan data yang riil.
"Kedepan harapannya BPJS mampu mendata tingkat kesehatan
warga kota secara detail. Sehingga nantinya pemkot bisa menentukan kebijakan
berdasarkan kajian yang tepat," ungkapnya.
Senada dengan pernyataan di atas, Kepala BPJS Cabang Kota
Madiun Tarmuji menjelaskan, pihaknya tengah berupaya menyesuaikan data yang ada
di BPJS dengan data yang berasal dari Dukcapil.
"Harapannya angkanya akan sama. Jadi nanti biar tidak
ada lagi masyarakat yang mengurus BPJS bolak- balik karena data KIS dan KTP
tidak sesuai. Kalau sudah ada kesesuaian kan tidak perlu bolak balik lagi,"tandasnya.
Dilansir dari : https://www.facebook.com/pemkotmadiun
