TBM KRIDHARAKYAT, MADIUNKOTA – Beragam skema program jaring pengaman sosial dan percepatan penanganan COVID-19 telah disusun oleh pemerintah. Koordinasi pun terus dilakukan. Baik di tingkat Nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten.
SEPERTI halnya di wilayah Jawa Timur, Pemerintah provinsi telah menyusun program jaring pengaman sosial melalui dua skema. Yakni, yang bersumber dari belanja tak terduga (BTT) dan program reguler
(refocusing).
GUBERNUR Jatim
Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, saat menggelar
video conference bersama bupati/walikota pada
Rabu, 6 Mai 2020 menuturkan, jaring pengaman sosial yang bersumber dari BTT terdiri atas program suplemen BPNT, program bantuan pangan / tunai, dan bantuan sosial warung di sekitar pondok pesantren.
SEDANGKAN, program
reguler (refocusing) terdiri atas PKH+, program Jatim Puspa, bantuan permodalan BUMDes, anti poverty program, serta tunjangan seniman dan penjaga situs budaya.
‘’UNTUK penerimanya, masing-masing kota/kabupaten sudah memiliki data masing-masing. Bupati/walikota yang paling tahu wilayahnya masing-masing,’’ tutur Gubernur Jawa Timur
Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si.
SEMENTARA itu, Walikota Madiun
Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd saat mengikuti vicon di
Gedung GCIO Diskominfo mengungkapkan bahwa Pemkot Madiun telah siap dengan program jaring pengaman sosial.
‘’BANTUAN terus disalurkan kepada masyarakat secara berkala. Sudah dihitung dan semuanya cukup,’’ terang Pak Walikota.
PADA kesempatan itu, Walikota Madiun
Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd juga menginstruksikan agar pemasangan stiker di rumah-rumah penerima bantuan segera terlaksana. Sehingga, ke depannya lebih memudahkan petugas dalam upaya distribusi bantuan.
‘’DATA penerima bantuan harus valid. Penerima adalah orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jangan sampai bantuan itu tidak sampai kepada orang yang membutuhkan,’’ tandas Walikota Madiun
Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd. Demikian informasi dari Dinas Kominfo Kota Madiun.
(AGM).
