Bimtek Penguatan Pengelolaan Risiko dan Pencegahan Korupsi ASN, Langkah Pemkab Ngawi Mewujudkan Birokrasi Bersih
NGAWI (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Komitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih terus ditunjukkan Pemkab Ngawi. Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Pengelolaan Risiko dan Efektivitas Pengendalian Korupsi yang digelar di Nata Hotel, rabu (16/4) lalu.
Kegiatan tersebut melibatkan staf ahli bupati, asisten sekretariat daerah, kepala perangkat daerah, kepala bagian, hingga perwakilan pengelola risiko dari berbagai OPD. Inspektur Inspektorat Ngawi Yulianto Kusprasetyo menyebut, penguatan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko merupakan langkah krusial dalam mencegah tindak pidana korupsi.“Pencegahan korupsi membutuhkan kesadaran dan komitmen kolektif seluruh ASN,” tegasnya.
Salah satu agenda penting dalam kegiatan itu adalah penganugerahan Manajemen Risiko Award 2025. Penghargaan diberikan kepada perangkat daerah dengan pengelolaan risiko terbaik. Dinas Sosial meraih peringkat pertama kategori perangkat daerah, disusul Sekretariat Daerah serta Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian. Sedangkan untuk kategori kecamatan, Kecamatan Pitu meraih peringkat tertinggi, diikuti Kedunggalar dan Jogorogo. Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono hadir langsung dalam sesi diskusi panel bersama Wakil Bupati Dwi Rianto Jatmiko, Sekda Mokh. Sodiq Triwidiyanto, serta Kajari Ngawi Susanto Gani.
Diskusi membahas strategi memperkuat pengelolaan risiko, reformasi birokrasi, serta upaya konkret pemberantasan korupsi Ony mengapresiasi capaian Ngawi yang menjadi satu-satunya pemkab di Jawa Timur dengan seluruh indikator SPIP Terintegrasi sudah berada di Level 3. “Ini harus menjadi pijakan untuk meningkatkan pengelolaan risiko ke depan,” tegasnya.
Kajari Ngawi Susanto Gani juga menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan pemda.a menyoroti pentingnya pendampingan hukum, pengawalan proyek strategis, hingga edukasi hukum melalui program jaksa masuk sekolah. “Integritas ASN adalah pondasi penting pelayanan publik. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya kolektif meningkatkan kepercayaan publik,” tandasnya. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-YUN/AS)
