Magang Profesi Hukum : Mahasiswa Universitas PGRI Madiun Terlibat dalam Administrasi Kependudukan dan Perencanaan Pembangunan di Desa Kebonagung

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Kegiatan Magang Profesi Hukum (MPH) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun di Kantor Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, resmi berakhir pada 15 September 2025. Program ini dijalani oleh Erla Enovita, mahasiswa dengan NIM 2206101023, selama dua bulan penuh sejak 15 Juli 2025.

SELAMA pelaksanaan, mahasiswa ditempatkan di bagian Sekretariat Desa dengan bimbingan langsung dari Sekretaris Desa, Ibu Novita Suliystiyaningrum, S.K.M . Berbagai bidang kegiatan berhasil diikuti, mulai dari administrasi kependudukan, perencanaan pembangunan, pelayanan sosial, pengelolaan keuangan desa, hingga evaluasi perencanaan. Pengalaman ini menjadi bekal penting untuk mengintegrasikan teori hukum yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik tata kelola pemerintahan desa.

DALAM bidang administrasi kependudukan, mahasiswa terlibat dalam pelayanan akta kelahiran dewasa, akta kematian, perubahan elemen data Kartu Keluarga, serta penerbitan Kartu Identitas Anak. Sementara pada aspek perencanaan pembangunan desa, mahasiswa turut menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 melalui aplikasi E-Musrenbangdes, membantu verifikasi usulan kegiatan, serta berperan aktif dalam forum Musyawarah Dusun hingga Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

SELAIN itu, kegiatan juga mencakup pendampingan pembagian beras bantuan pangan, penyusunan dokumen pencairan dana desa, hingga penginputan data anggaran dan aset melalui aplikasi Jaksa Jaga Desa. Tidak hanya itu, mahasiswa ikut serta dalam desk evaluasi perencanaan di tingkat kecamatan untuk memperkuat sinkronisasi pembangunan desa dan Kabupatem Madiun. Seluruh rangkaian kegiatan ini berada dalam bimbingan akademik Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Bambang Eko Nugroho, S.H., M.H.

KEGIATAN Magang Profesi Hukum ini menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk memahami penerapan hukum administrasi negara, mekanisme produk hukum desa, serta praktik good governance di tingkat pemerintahan desa. Dengan selesainya program ini, diharapkan terjalin sinergi berkelanjutan antara Universitas dan Pemerintah Desa Kebonagung dalam mendukung pendidikan hukum sekaligus pelayanan masyarakat. (KR - EE/IST)