Sambangi LKPP untuk Percepatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemkab Madiun
MADIUN (KR) Wakil Bupati Madiun H.
Hari Wuryanto bersama beberapa Pimpinan OPD lingkup Pemkab Madiun sambangi
kantor Pusat LKPP di Jakarta senin, 15/11/2019. Adapun Pimpinan OPD yang ikut
dalam pertemuan ini, yaitu Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas
Perhubungan, Direktur RSUD, Inspektorat dan perwakilan Camat Kabupaten Madiun.
Sesuai petunjuk presiden RI
Joko Widodo, kabupaten/kota harus segera memulai pelaksanaan pengadaan
barang/jasa setelah pagu anggaran dari kementerian/lembaga ditetapkan atau
seteleh rencana kerja dan anggaran perangkat daerah disetujui oleh DPRD sesuai
dengan ketentaun pasal 50 ayat (9) peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Wakil Bupati mengatakan bahwa
kunjungan ke LKPP hakekatnya rangkaian atau lanjutan dari acara yang telah
pemkab madiun laksanakan, dimana beberapa minggu yang lalu dengan narasumber
dari LKPP, Pemkab Madiun telah melakukan pembinaan sekaligus Bimtek kepada
pejabat struktural eslon III, para sekertaris, bendaha pengeluaran dan
pengelola pengadaan barang/jasa di lingkup pemkab madiun.
Adapun pembahasan yang dilakukan
dalam pertemuan ini yaitu masalah perencaan pengadaan, probity advice dan
implementasi pelayanan hukum, integrasi sistem teknologi informasi pengadaan
barang/jasa, swakelola dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa,
Pemberdayaan UMKM dalam turut serta berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa.
Dalam pertemuan langsung diterima
oleh kepala LKPP Dr. Ir Roni Dwi Susanto, M.Si, beliau mengatakan bahwa sudah
mengutus setiap pejabat LKPP yang siap mendampingi dalam pertemuan ini. Memang
Presiden RI memberikan intruksi pada saat Rakornas, untuk setiap kabupaten/kota
segera melakukan pengadaan barang/jasa, dengan tujuan dan maksud mendorong
percepatan pelaksanaan pengadaan Barang/jasa tahun anggaran 2020, meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan pera UMKM dan meningkatkan
pelaku usaha nasional. Sehingga pelaksanaan pembangunan nasional dan
peningkatan pelayanan publik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.