Komisi E DPRD Jawa Timur Kunker ke UPT Resos Bina Karya Madiun

     TBM KRIDHARAKYAT, MADIUN - Komisi E DPRD Jawa Timur menggelar kunjungan kerja ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun, Jumat (28/2/2020). Dari hasil kunjungan ini, DPRD meminta Pemerintah Provinsi melalui Dinas Sosial Jatim untuk lebih meningkatkan fasilitas di pusat rehabilitasi yang menangani gelandangan dan pengemis (gepeng) tersebut. Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Ir. H. Artono dan Hj. Hikmah Bafaqih diikuti belasan anggota komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat ini.

     Kunjungan tersebut disambut langsung Kepala Dinas Sosial Jatim Dr. Alwi, M.Hum serta, Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun, Drs. M Baban Sobandi, M.Si.

     Usai menggelar pertemuan di salah satu ruangan, rombongan DPRD langsung meninjau satu persatu fasilitas UPT yang berada di bawah Dinas Sosial ini. Hasilnya, DPRD pun dibuat kaget dengan kondisi sejumlah fasilitas UPT yang kurang memadai. Misalnya, pada ruang keterampilan yang terdiri dari pelatihan olahan pangan, batik, menjahit, pertukangan kayu, hingga pertanian. Meskipun, peralatan cukup lengkap, di tiap ruangannya, para peserta latihan kerja harus mengikuti pelatihan di ruangan yang cukup sempit.

     Di tempat pelatihan menjahit misalnya, para peserta pelatihan harus berdesakan dengan pelatihan membatik akibat sempitnya ruangan. Alhasil, para anggota komisi pun harus bergantian saat melakukan peninjauan. “Bagaimana mungkin bisa melatih keterampilan di tempat yang sempit dan panas seperti ini?,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim dari Fraksi Golkar Dr. H. Kodrat Sunyoto, M.Si usai meninjau salah satu ruang ketrampilan.

     Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi E lainnya H.Suwandy Firdaus. Selain dari sisi kenyamanan, ia juga menyoroti keamanan bangunan gedung ini.
“Saya melihat tidak safety. Hampir ambruk. Kemudian, fasilitas umum yang kurang layak. Kalau ini digunakan untuk sosial, namun tidak ‘memanusiakan’ buat apa? Seharusnya bisa lebih layak. Kedepan, harus bisa diperbaiki,” ujar Suwandy yang juga anggota Fraksi NasDem ini.

     Meski demikian, DPRD Jatim mengapresiasi berbagai produk olahan yang dihasilkan warga binaan. Hal ini juga tak lepas dengan lengkapnya peralatan yang disiapkan, misalnya dengan adanya mesin jahit, peralatan membatik, alat masak, hingga mesin pertukangan kayu. Bahkan, Kodrat sempat memborong olahan makanan yang dihasilkan oleh binaan. Juga, Anggota Komisi E lainnya, dr. Benjamin Kristianto, MARS yang membeli produk ukiran kayu. “Harganya Rp 300 ribu,” kata dr Benny dari Fraksi Gerindra ini.

     Wakil Ketua Komisi E, Artono pun menambahkan bahwa Dinsos juga harus bisa meyakinkan para peserta binaan untuk menjadi wirausaha. Artono mendorong Anggota DPRD Jatim bisa ikut mendukung. “Kami berharap masing-masing anggota DPRD di dapil masing-masing bisa memberikan dana hibah sebagai modal kerja. Kalau dilihat dari hasilnya, sebenarnya bagus. Kedepan, harus diberikan bantuan permodalan,” kata Artono yang merupakan Anggota Fraksi PKS.

     Sementara itu , Kepala UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun, M Baban Sobandi menerangkan bahwa ada 100 warga binaan di bawah UPT-nya. “Ini dari seluruh Jawa Timur berasal yang merupakan Gepeng dan kelompok rawan sosial ekonomi (miskin). Tujuan pembinaan ini memang untuk bina karya,” katanya.

     Kepala Dinas Sosial Jatim, Dr. Alwi, M.Hum pun tak memungkiri bahwa fasilitas ini kurang memadai. “Kami akan membuat permohonan pengajuan anggaran perbaikan kepada Gubernur dan akan dibahas bersama Dewan. Mudah-mudahan, bisa terpenuhi sehingga 2021 bisa semakin layak,” katanya.
“Pembinaan ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dengan skill. Syukur-syukur, bisa ditularkan ke teman-temannya yang lain. Sehingga, kami memandang perlu penambahan kapasitas juga,” jelasnya. (PORTALTIGA/IST)