MADIUN (TBM KRIDHARAKYAT) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
(Bakesbangpoldagri) Kabupaten Madiun, Rabu 9 September 2020 menggelar Sosialisasi Integrasi Bangsa dalam rangka meningkatkan peran masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan dalam tatanan normal baru mewujudkan pemantapan ketahanan bangsa di Kabupaten Madiun yang bertempat di Graha Eka Kapti, Puspem Caruban.
SOSIALISASI yang diikuti sebanyak 46 peserta berasal dari perwakilan kecamatan, desa, paguyuban pekerja seni, FKUB, Ormas, UMKM, LSM, PKL dan perguruan pencak silat tersebut dibuka oleh Bupati Madiun
H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos, didampingi Kepala Badan Kesbangpoldagri
Sigit Budiarto, S.Sos, M.Si dengan narasumber dari Kodim, Polres dan Dinas Kesehatan. Pelaksanaan acara tetap mematuhi protokol covid-19.
BUPATI MADIUN H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos dalam sambutannya menegaskan kalau acara ini sangat penting untuk meningkatkan rasa nasionlisme bagi masyarakat dalam rangka menjaga NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Ada 2 hal yang disampaikan oleh orang nomor 1 di Kabupaten Madiun tersebut yaitu,
pertama pentingnya untuk memerangi covid – 19, dan
kedua meluruskan sejarah terkait peristiwa pemberontakan PKI September 1948.
MENURUTNYA, pemicu peristiwa September di Kabupaten Madiun tidak lepas dari situasi politik nasional saat itu. Tokoh nasional yang tidak legowo, kemudian melancarkan aksi brutal, dan sialnya yang menjadi tempat aksinya itu di Kabupaten Madiun. Sebenarnya, lanjut Bupati, organisasi terlarang ini tidak lahir dari Madiun. Malah orang Madiun menolak, dengan melakukan perlawanan selama 12 hari sebelum akhirnya berhasil memukul mundur PKI, dan laskarnya ini menjadi embrio lahirnya tentara Siliwangi. “Jadi PKI itu cuma 2 hari menguasai Kabupaten Madiun. Tapi ironisnya, image buruknya masih melekat sampai saat ini,” tandas Bupati.
KARENANYA, Bupati
H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Madiun untuk merubah image buruk itu, karena aksi itu bukan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Madiun. Bahkan Bupati
H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos mengajak masyarakat agar menolak jika Kab. Madiun dikaitkan dengan peristiwa berdarah 48 itu, sekalipun hanya candaan karena ini menyangkut nasib anak cucu. Apalagi kalau dikaitkan dengan Visi Misi Kabupaten Madiun, maka tragedi September 48 itu sangat kontras dengan kondisi masyarakat Madiun yang religius dan ber-Ketuhan-an. Demikian informasi dari Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Kabupaten Madiun.
(KR-AGUNG).
