Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Apresiasi Peran FKPAI : Rasa Aman Menjadi Tanggung Jawab Seluruh Masyarakat
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Dalam rangka ikut menjaga dan meningkatkan rasa aman di Kabupaten Madiun, Rabu (28/09/2022) FKPAI (Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam) menggelar FGD (Focus Grup Discussion) penanganan konflik paham keagamaan yang bertempat di Graha Eka Kapti, Caruban.
KEGIATAN yang juga mengundang utusan dari lintas agama ini resmi dibuka oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos yang disaksikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Madiun Drs. H. Moh. Badrudin, M.Pd., Perwakilan MUI K.H. Nurcholis, Ketua FKUB dan pimpinan ormas Islam. Pihak FKPAI juga menghadirkan narasumber dari Pelaksana Subdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik/Pokja Moderasi Beragama Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Muh. Syafaat, Kepala Kesbangpoldagri Sigit Budiarto, S.Sos, M.Si dan dari Polres Madiun.
BUPATI MADIUN H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos dalam arahannya menjelaskan, rasa aman menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, tidak hanya tugas pemerintahan semata. Masyarakat yang didalamnya ada elemen-elemen, seperti FKPAI yang hari ini menggelar diskusi penanganan konflik paham keagamaan. “Saya apresiasi peran serta FKPAI untuk masyarakat, dan saya sepakat kehadiran peserta dari lintas agama di diskusi ini karena ini Indonesia. Di Kabupaten Madiun-pun seluruh agama mendapat posisi yang sama,” ungkap Bupati.
BUPATI MADIUN H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos selalu menekankan agar semua pihak turut menjaga rasa aman karena hal itu kebutuhan dasar manusia. Menurutnya, kalau situasi kondusif, rasa aman seakan tidak ada maknanya, lain halnya jika situasi konflik baru semua merasakan begitu pentingnya rasa aman itu. “Jadi dalam diskusi ini, saya ingin pemahaman ini disampaikan kepada masyarakat agar mereka satu persepsi dan bisa membumi,” pesan Bupati.
BUPATI H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos juga berharap agar FKPAI bisa berfungsi sebagai peringatan dini, pencegahan bahkan ikut dalam rehabilitasi jika terjadi konflik, sekalipun hal itu tidak diinginkan. Bupati juga minta dalam diskusi ini mampu menginvetarisasi potensi-potrensi konflik yang bersumber dari paham agama. “Dengan inventarisir itu, jika ada gejala awal langsung bisa dideteksi agar tidak merebak menjadi sebuah konflik. Ya anggaplah FKPAI ini seperti kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan),” kelakar Bupati disambut gelak tawa peserta dan undangan sebagaimana diinformasikan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Madiun. (KR-AGUNG/AS).
