MADIUN (KR) - Selasa (7/5) telah berlangsung Forum
Konsultasi Publik digelar untuk membahas rancangan awal Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun 2019-2024. RPJMD ini harus wajib
sudah jadi maksimal enam bulan setelah Mada resmi dilantik akhir April lalu.
Kegiatan di Gedung Diklat itu diharapkan memunculkan ide,
saran, dan masukan publik terkait visi-misi Mada untuk lima tahun ke depan.
Kegiatan memang diawali paparan Walikota Maidi terkait visi dan misi Mada ke
depan. Seperti yang mengemuka dalam forum, Mada memiliki visi Terwujudnya
Pemerintahan Bersih, Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.
Sedang, Mada memiliki lima misi. Yakni, Mewujudkan
Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kepada Masyarakat, Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pada Partisipasi
Masyarakat Kota Madiun Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan
Pembangunan, Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Kontrol Kinerja
dan Akuntabilitas Terhadap Pemerintah, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Kota Madiun, dan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Meratakan Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun.
Lima misi tersebut terangkum dalam Panca Karya. Yakni,
Madiun Kota Pintar, Madiun Kota Melayani, Madiun Kota Membangun, Madiun Kota
Peduli, dan Madiun Kota Terbuka. Di dalamnya terdapat 33 program unggulan yang
di-breakdown lagi menjadi 111 program selama lima tahun ke depan. Visi-misi dan
program unggulan dapat dilihat dan diunduh pada laman
https://madiunkota.go.id/…/majalah-kota-karismatik-madiun-…/.
Walikota Maidi menuturkan RPJMD tidak hanya mengedepankan
masalah ditingkat daerah. Namun, juga harus sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJM Provinsi. Maidi memastikan RPJMD Kota
Madiun juga mengadopsi dari nasional dan provinsi. Harapannya, sudah tidak
banyak lagi koreksi di tingkat provinsi.
‘’Tatkala ini sudah linear, akan tidak banyak koreksi.
Selain itu, masalah anggaran juga tidak banyak kendala. Apakah itu anggaran
cukai, DAK (Dana Alokasi Khusus), dan lainnya,’’ kata Walikota Maidi.
Berbagai masukan masyarakat juga mengemuka. Mulai masalah
ketersediaan air, pemberdayaan perempuan, penyelesaian konflik di tingkat
kelurahan, hingga perekonomian dan pertanian. Maidi menyebut partisipasi
masyarakat penting dalam pembangunan. Pihaknya, berharap partisipasi ini terus
ditingkatkan. Masyarakat yang tidak dapat menyampaikan masukan secara langsung
juga dapat memberikan saran melalui tertulis. Saran dan masukan dapat langsung
dikirim kepada walikota maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Dilansir dari : facebook.com/pemkotmadiun
Dilansir dari : facebook.com/pemkotmadiun