TBM KRIDHARAKYAT, MADIUNKOTA - Penyebaran paham radikalisme, intoleransi dan ekstrimis paling rentan menyasar anak muda. Hal itu salah satunya dipengaruhi karena pesatnya perkembangan media sosial (medsos) yang dimanfaatkan oknum untuk memecah belah NKRI. Hal itu diungkapkan Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Jawa Timur, Dr. Soubar Isman, SH MH, MBA, M.Sc, M.Pd saat menghadiri rakor Forkopimda di ruang 13 Balaikota Madiun, Kamis (5/3/2020).
Soubar yang juga tokoh deradikalisasi Jawa Timur menyatakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan masyarakat utamanya anak muda agar tidak terpapar paham radikalisme, intoleransi dan ekstrimis. Diantaranya belajar agama secara kaffah yakni sesuai syariat dan hakikat. Belajar kepada guru, dosen, atau mencari buku referensi yang mengajarkan nilai-nilai agama yang rahmatan lilalamin,moderat dan toleran.
Kemudian memilih organisasi keagamaan yang tidak menolak Pancasila. Tidak melupakan sejarah berdirinya NKRI serta mengenali lingkungan sekitar tempat tinggal dan melaporkan kepada RT/RW, lurah hingga kepolisian jika mencurigai ada orang yang terindikasi menyabarkan radikalisme.
“Fenomena yang ada bagi anak-anak remaja kita, pemuda kita, mahasiswa ini sudah mulai ada paham-paham intoleransi terhadap sesama. Sehingga dikhawatirkan, ketika nanti paham intoleransi ini sudah menyebar maka akan menimbulkan suatu kekacauan dan menimbulkan suatu kondisi yang kurang kondusif,” ungkapnya.
Sementara itu Walikota Madiun Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd, mengklaim anak muda akan terhindar dari paham radikalisme, intoleransi dan ekstrimis jika bijak menggunakan media sosial. Artinya, mereka harus memilah dan memilih informasi yang ada. Dengan begitu diharapkan anak muda tidak mudah terhasut oleh orang-orang yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan.
“Tentunya dari media sosial ini kalau orang cerdas kan bisa menelaah, bisa menyaring, jadi radikalisme mau masuk insya allah tidak bisa lah,” kata walikota.
Orang nomor satu di Kota Madiun ini menjelaskan, selama ini pemkot telah melakukan langkah preventif untuk menangkal masuknya paham tersebut. Diantaranya telah mengaktifkan kembali pos kamling, menerapkan tamu wajib lapor 1x24 jam, termasuk bersinergi dengan pihak terkait melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat serta TNI/Polri. (RRI/IST)
